Komisi XIII Minta Menteri Natalius Pigai Fokus Tupoksi Kementerian HAM

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XIII meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai fokus pada tupoksi kementerian yang dipimpin selama lima tahun mendatang. Hal itu yang akan menjadi agenda pembahasan pada rapat kerja selanjutnya antara Komisi XIII dengan Kementerian HAM.

Ketua Komisi XIII Willy Aditya meminta kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk menjelaskan tupoksi kementeriannya pada rapat mendatang. “Jadi yang kita ingin kejar, yang kita ingin dalami dari Pak Pigai tadi adalah ini mau fokus di mana. Jadi kalau fokus di dalam strukturisasi itu salah alamat,” katanya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Willy menyampaikan pada rapat selanjutnya belum membahas mengenai anggaran kementerian HAM. Dia mengingatkan pengertian HAM itu luas sekali. Oleh karena itu dia meminta kementerian tersebut sudah harus tahu fokus tupoksi yang dikerjakan.

“Belumlah, belum masuk ke sana (realisasi anggaran). Kalau HAM sebagai sebuah perspektif dasar, makan siang bergizi itu HAM. 20% di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita untuk pendidikan itu HAM, BPJS itu HAM. Pak Maruar Sirait bangun rumah untuk rakyat miskin itu HAM, menyediakan lapangan pekerjaan itu HAM. Jadi HAM itu luas sekali,” jelasnya.

Willy pun setuju dengan pernyataan anggota Komisi XIII Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly saat rapat bahwa kementerian HAM harus fokus pada penegakan HAM.

“Lebih baik kita fokus kepada misalnya hari ini peringkat dari Indonesia dalam penegakan HAM masih nomor sekian. Bagaimana meng-upgrade itu? Di mana letak penurunannya? Itu kan bicara metodelogi,” tutur Willy.

Willy menilai Kementerian HAM sebagai sebuah kementerian untuk mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan badan terkait HAM sesuai dengan perspektif Asta Cita Prabowo-Gibran.

“Jadi penempatan Pak Pigai, penempatan Pak Mugi itu benar-benar menjadi tempat sasaran. Jadi beda sama Komnas HAM yang lebih kepada proses penegakan hukum dalam perspektif advokasi,” paparnya.

“Bukan panggilan, rapat kerja begitu. Untuk memfokuskan sebenarnya mau di mana gitu. Ini kan baru taaruf, kick off ya. Kita akan dalami, kita akan undang lagi Pak Pigai untuk kemudian fokusnya di mana. Jadi kita tunggu jawaban tertulis mereka minggu depan,” sambungnya.

Willy mengatakan pada raker perdana ini para anggota komisi telah memberikan pandangan mereka masing-masing untuk Kementerian HAM sebagai mitranya. Dia juga mengingatkan jangan sampai anggaran lebih besar pasak daripada tiang.

“Rambu-rambunya kan tadi sudah jelas. Jangan kemudian lebih besar pasak daripada tiang. Jangan anggaran untuk birokrasinya, aparaturnya lebih besar daripada program-program yang akan dieksekusi. Itu kan inefisiensi,” ujar Willy.