Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan dua aturan utama yang bakal menjadi fondasi regulasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di Indonesia.
Kedua aturan tersebut adalah Buku Peta Jalan AI Nasional dan Pedoman Etika AI, yang dijadwalkan meluncur pada September ini.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pemerintah telah merancang Buku Putih Peta Jalan AI Nasional, sebuah dokumen strategis yang tidak hanya mengarahkan pengembangan AI secara teknis, juga memastikan selaras dengan nilai nasional, konstitusi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Dokumen ini merumuskan visi strategis yang mencakup empat area fokus memperkuat pemangku kepentingan, membangun kapasitas inovasi, mengurangi risiko dan memastikan pertumbuhan yang inklusif,” kata Edwin dalam acara AI Innovation Summit 2025 di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).
Edwin mengatakan terdapat 10 bidang prioritas pengembangan AI dalam peta jalan tersebut, yakni ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik-hukum-keamanan, energi-sumber daya-lingkungan, perumahan, transportasi-logistik-infrastruktur, serta seni-budaya-ekonomi kreatif.
Edwin mengungkapkan, dalam implementasi roadmap ini pemerintah telah merancang sistem yang menyeluruh, mulai dari pemberdayaan pemangku kepentingan hingga mitigasi risiko.
Tidak hanya itu, Edwin mengungkapkan Pemerintah juga menyiapkan Pedoman Etika AI.
Dia menyebut aturan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip inti seperti inklusivitas, kemanusiaan, keselamatan, aksesibilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, serta hak kekayaan intelektual.
Dia menambahkan, pedoman ini dirancang agar setiap algoritma yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya efisien, tetapi juga adil dan tidak menyingkirkan pihak manapun. Kendati demikian, Edwin menyadari untuk membangun ekosistem AI bukan tanpa tantangan.
“AI walaupun dia menentukan masa depan, tapi kita harus jujur bahwa membangun ekosistem AI tidak mudah. Banyak tantangan, kita membutuhkan fondasi yang kokoh, perlindungan yang tegas dan manajemen risiko yang cerdas,” katanya.
Tantangan
Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur. Edwin mencontohkan, AI Workbench, National Data Hub, hingga Compute Backbone berbasis HPC, cloud, GPU, dan TPU harus didukung konektivitas handal dengan bandwidth tinggi dan latency rendah.
Oleh sebab itu, lanjut Edwin, pemerintah juga menyiapkan Green Enabling Supergrid, jaringan energi data terintegrasi yang mendukung ribuan titik akses di seluruh nusantara. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan energi ramah lingkungan bagi kebutuhan AI yang semakin besar.
Tantangan lainnya ada pada aspek keamanan digital. Edwin mengutip laporan CISO Report yang menyebut 86% pemimpin bisnis melaporkan insiden keamanan terkait AI dalam 12 bulan terakhir.
“Data menunjukkan lebih dari 21.000 persona Indonesia mengalami kebocoran data dan 89.110 catatan data yang bocor telah dilaporkan. Ini ancaman nyata terhadap privasi, kebutuhan publik, dan stabilitas ekonomi nasional. Kita tidak bisa mengizinkan AI tumbuh tanpa pelindung, karena teknologi yang cerdas tidak akan aman. Bisa menjadi senjata ganda,” katanya.
Dia menegaskan Pemerintah pun tengah membangun kerangka manajemen AI komprehensif dengan mendorong adopsi standar internasional, serta membagi kategori risiko AI menjadi tiga: tidak diterima, tinggi, dan rendah. Ke depan, roadmap strategis AI ini akan dijalankan mulai 2025 hingga 2029 sebagai fondasi utama ekosistem AI nasional.
“Saya yakin dengan komitmen, kerjasama lintas sektor, dan kepemimpinan yang kuat, kita akan berhasil membangun ekosistem AI yang kuat, transparan, dan berkelanjutan untuk semua rakyat Indonesia,” tutup Edwin.