Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang dalam rencana untuk membuat badan atau lembaga yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. 

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai rencana ini akan membuat digitalisasi di Indonesia membaik.

“Peluangnya adalah usaha digitalisasi Indonesia bisa lebih terpusat atau terkoordinir,” kata Eddi kepada Bisnis dikutip, Minggu (8/12/2024).

Namun, Eddi melihat ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membuat lembaga ini.

Salah satunya, kata Eddi adalah elemen dari ekosistem digital itu sangat luas. Contohnya adalah pada e-commerce yang memiliki banyak elemen didalamnya.

“Ada elemen perdagangan [Kemendag], ada elemen teknologi [Komdigi], ada elemen keamanan data [BSSN],” ucapnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai hadirnya lembaga tersebut harus dikelola baik oleh pemerintah.

Dirinya menyampaikan, lembaga ini mirip dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Selain itu, Tesar melihat nantinya lembaga ini tidak perlu berada dibawah Komdigi. Sebab masalah bisnis, lebih cocok diurus oleh Bapenas atau menteri UMKM atau industri kreatif.

“Silahkan komdigi fokus saja untuk tatakelola aspek teknologi, keamanan data, dan pengembangan sumberdaya manusia berbasis teknologi,” ucap Tesar kepada Bisnis.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut lembaga tersebut nantinya akan mensupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

“Mungkin kita bilang semacam Indonesia Digital Entrepreneurship Council, seperti itu,” kata Nezar dalam Nex-Be Fest di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Nezar mengatakan, pihaknya bakal berbicara dengan sejumlah kementerian, seperi Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan guna membahas ide tersebut.

Selain beberapa Kementerian, Nezar menuturkan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Komunikasi dengan BRIN, kata Nezar perlu dilakukan karena pihaknya melihat masih ada kekosongan atau kelemahan dalam pembangunan startup yang belum match dengan situasi yang ada saat ini.

“Jadi kita masih agak tertinggal dan soal R&D, ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Sehingga Nezar menilai, R&D memang harus diperkuat agar ke depannya Indonesia bisa mandiri dan lebih punya sovereignty dalam teknologi. Maka dari itu, perubahan tersebut harus dimulai sekarang dan tidak bisa ditunda tunda lagi. 

“Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali, karena ini 5 tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia emas 2045, itu harus kita lakukan sekarang,” ucap Nezar.