KKP Usulkan Ikan Kaleng Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut rencananya akan diajukan kepada Badan Gizi Nasional

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan penggunaan ikan kaleng diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di wilayah daratan, saat akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin.

Hal itu, lanjutnya, untuk menyediakan sumber protein dan gizi dari ikan kaleng bagi masyarakat yang sulit mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan yang jauh dari pesisir.

“Ini menjadi solusi bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah. Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi,” jelas Budi kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

Budi mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, terlebih makanan tersebut memenuhi standar SNI aman dikonsumsi.

Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

“Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat),” ucapnya.

Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30 persen bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat.

KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini.

“Kami selalu komunikasikan dengan mereka (Badan Gizi Nasional) bahwa produk olahan ini (ikan kaleng) sudah memenuhi syarat. Nanti mereka (Badan Gizi Nasional) akan memilih kira-kira yang akan dibeli yang mana,” kata Budi.

(suc/kna)