Kasi Intel Korem 142/Tatag Kolonel Kav Amran Wahid. Foto: IstimewaMamuju – Kasi Intel Korem 142/Tatag Kolonel Kav Amran Wahid berkesempatan menjadi narasumber sekaligus berbagi pengalaman pada Round Table Discussion (RTD) terkait percepatan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilaksanakan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Rabu (14/6/2023).Pertemuan itu digelar secara daring melalui zoom yang disiarkan dari ruang rapat Desisnas Lantai 4 Kantor Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta. Rapat dipimpin Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar, SE.Menurut Amran Wahid, dirinya diminta oleh Dewan Ketahanan Nasional menjadi narasumber sekaligus membagikan pengalamannya saat menyelesaikan beberapa permasalahan yang bernilai nasional.Di antaranya pernah menangani permasalahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sempat mandek selama 31 tahun dan bisa terselesaikan hanya dalam waktu 3 bulan di tahun 2017.Saat itu, dirinya menjadi Kasi Intel Korem 162/WB dan mendapat perintah dari Danrem 162/WB yang saat ini, Mayjen TNI Farid Makruf, MA menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya.Selanjutnya, terbentuk Tim Terpadu Pembebasan Lahan KEK Mandalika Resor atas perintah Pemerintah Pusat.Selain itu, Kolonel Amran Wahid juga berpengalaman dalam menangani konflik lahan di PT SMS Dompu pada tahun 2018, permasalahan berlarut terkait lahan jaringan SUTET PLN rute dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara yang berlarut selama 9 tahun dan dapat terselesaikan dalam kurun waktu 1,5 bulan pada September 2019.Saat itu, dirinya mendapatkan perintah dari Danrem 143/Kendari, Kolonel Inf. Yustinus Nono dan dari Mayjen TNI Surawahadi yang saat itu menjabat Pangdam XIV/Hasanuddin.Ia menambahkan, dirinya juga ikut mengawal masalah sosial pengukuran lahan pembangunan Jalan Arteri Mamuju, Sulawesi Barat, tahap kedua yang sekian lama terhambat pada tahun 2022 atas perintah Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Farouk Pakar.“Dari berbagai pengalaman kesuksesan itu, maka dari Dewan Ketahanan Nasional, meminta kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada semua pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” kata Kolonel Amran Wahid.“Diharapkan dari pengalaman-pengalaman tersebut, dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan semua stake holder yang terlibat di IKN, di mana masukan positif yang korelasi masalahnya ada secara signifikan di IKN, diharapkan dapat diterapkan dalam proses percepatan pembangunan IKN saat ini dan ke depan,” tambahnya.Kasi Intel Korem 142/Tatag Kolonel Kav Amran Wahid saat membawakan materi melalui zoom. Foto: IstimewaPada kesempatan itu, Kolonel Amran Wahid juga menyampaikan bahwa permasalahan lahan merupakan hal yang sangat pelik dan kompleks dengan segala dinamika kemajemukan masalah yang ada, dan harus diselesaikan secara baik, dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan psikologi masyarakat pemilik lahan, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.Ia memaparkan, permasalahan lahan biasanya bersumber dari konflik antara kelompok warga dengan kelompok warga lainnya, person warga dengan warga, warga dengan kelompok warga, warga dengan investor, warga dengan pemerintah, investor dengan kebijakan pemerintah, warga dengan kebijakan pemerintah, harga tanah, salah bayar, perlakuan tanah adat, pembayaran tidak sesuai luasan, luas tanah hasil ukur berbeda dengan alas hak sporadik/sertifikat, asal usul tanah, legalitas kepemilikan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan persoalan sebelumnya.“Ini yang harus diidentifikasi dan di-mapping masalahnya secara teliti, terukur, dan sistematis sehingga semua dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya.Hal lain, yakni adanya penyamaan visi-misi harus disepakati bersama dari semua yang terlibat. Komunikasi dan interaksi semua pihak harus berjalan baik, dan fokus terhadap solusi masalah yang diinginkan.Di samping itu, lanjut Kolonel Amran Wahid, Forkopimda dan semua unsur yang terkait harus aktif dalam mencari solusi-solusi masalah dalam satu tujuan bersama dan aktif sosialisasi terkait hal yang menjadi kendala di lapangan.Disebutkan, dirinya di lapangan selalu menerapkan teori-teori konflik sosial digabungkan dengan ilmu-ilmu akademis strategis militer/intelijen melalui konsep penggalangan berbasis kepentingan rakyat untuk kemaslahatan bangsa dan negara.“Harus ada data yang valid, identifikasi masalah, mapping masalah, keterlibatan semua warga yang terkait, analisa data, langkah penyelesaian di lapangan disesuaikan dengan dinamika lapangan sifatnya bisa statis dan bisa dinamis, psikologi warga, psikologi aparat keamanan dan pemerintah yang terlibat untuk mendapatkan solusi cepat dan tepat, dan semua pihak lainnya semua harus update dari tahap demi tahap yang dilakukan,” urainya.Kolonel Amran Wahid juga menyampaikan bahwa cara-cara di lapangan harus fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan, penerapan tindakan dan langkah-langkah kompromi, toleransi, adjudikasi, mediasi dan seterusnya harus ditempatkan pada kondisi yg tepat, sehingga solusi masalah terwujud sesuai yang diinginakn oleh semua pihak, pemerintah, dan rakyat.“Sistem pembayaran juga harus ditentukan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, harus memperhatikan kultur budaya setempat, tingkatkan kesadaran masyarakat untuk dukung pembangunan, wujudkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksnakan adalah murni kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik,” jelasnya.Selain itu, lanjut Kolonel Amran Wahid, diperlukan membentuk tim kerja yang solid sesuai kebutuhan atau yang menjadi tujuan akhir.“Kunci semua ini dapat berhasil bila kedepankan ikhlas, bekerja keras dalam bingkai konsistensi, doa untuk dapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Adil, jujur, dan bijak, tegas dan berani mengambil keputusan, dan tidak masuk angin atau menerima suap,” pungkasnya.(sulbarkini.com)
