Jakarta, CNN Indonesia — Jenderal Dudung Abdurachman resmi meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (25/10), lantaran telah memasuki masa pensiun.
Untuk mengisi posisi yang kosong usai ditinggalkan Dudung, Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD yang baru. Dengan jabatan barunya itu, Agus mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudung lulus dari Akademi Militer pada tahun 1988 dan memulai kariernya sebagai prajurit Infanteri. Karier Dudung kemudian melejit dan ditunjuk sebagai Dandim 0406/Musi Rawas saat menjadi Letnan Kolonel pada tahun 2004-2006.
Setelahnya Dudung juga sempat ditunjuk menjadi Dandim 0418/Palembang di tahun 2006-2008. Ia kemudian mendapati kenaikan pangkat menjadi Kolonel dan ditugaskan sebagai Aspers Kasdam VII/Wirabuana.
Selanjutnya, Dudung tercatat menjadi Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigadir Jenderal kala dipercaya sebagai Wagub Akmil pada tahun 2015. Setahun berselang ia dirotasi sebagai Staf Khusus KSAD dan Waaster KSAD.
Ia kemudian kembali mengalami kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal pada tahun 2018 dan menjabat sebagai Gubernur Akmil. Dudung kemudian dipromosikan sebagai Pangdam Jaya di tahun 2020.
Nama Dudung kemudian melejit di akhir 2020 usai bersitegang dengan Front Pembela Islam (FPI). Kala itu, Dudung memerintahkan anggotanya untuk mencabut baliho dukungan terhadap pimpinan FPI Rizieq Shihab di sejumlah titik di Jakarta.
Ia juga sempat mengancam akan membubarkan FPI saat organisasi kemasyarakatan tersebut menimbulkan polemik karena menyebabkan kerumunan saat pandemi Covid-19. Ia menilai FPI kala itu tidak bisa bertindak seenaknya.
“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” ujarnya ketika itu di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/11).
Buntut aksinya itu, Dudung kemudian naik pangkat menjadi Letnan Jenderal pada 2021 dan dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Dudung kembali mencuri perhatian publik saat menjadi Pangkostrad terkait polemik dugaan penghilangan patung tokoh nasional G30S/PKI di Markas Kostrad.
Isu penghilangan itu mulanya disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai upaya penyusupan paham komunis di tubuh militer Indonesia.
Dudung lantas membantah pernyataan Gatot yang menuding pihaknya telah melupakan sejarah dengan menghilangkan patung-patung tokoh nasional, termasuk Soeharto dari museum.
Ia menegaskan sejumlah barang milik mantan Presiden Soeharto terkait peristiwa G30S/PKI masih tersimpan di Museum Darma Bhakti Kostrad.
“Foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 itu masih tersimpan dengan baik di Museum tersebut,” kata Dudung kepada wartawan, Selasa (28/9).
Dudung kemudian kembali menerima kenaikan pangkat menjadi seorang Jenderal pada tahun yang sama saat dipercaya menjadi KSAD menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dilantik sebagai Panglima TNI.
Pada akhir kepemimpinannya, Dudung kembali menjadi perbincangan publik usai mengusulkan penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di Indonesia. Dalam usulannya, TNI AD meminta keberadaan Kodam di setiap provinsi. Saat ini, terdapat 15 Kodam di seluruh Indonesia.
Wacana Dudung itu kemudian mendapat kritikan dari sejumlah pihak salah satunya Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri. Menurutnya wacana penambahan Kodam tidak diperlukan mengingat Indonesia tidak dalam kondisi perang.
Menanggapi kritikan tersebut, Dudung beralasan pembentukan Kodam diperlukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Ia juga membandingkan dengan institusi Kepolisian yang memiliki Polda di seluruh provinsi di Indonesia.
“Sekarang sudah begitu kompleks permasalahan, maka perlu di masing-masing provinsi perlu ada kodam,” terangnya. (tfq/pmg)
[Gambas:Video CNN]
