KH Said Aqil Sarankan Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah

KH Said Aqil Sarankan Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah

Jombang (beritajatim.com) – Polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi pembicaraan penting dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang

Mantan Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, menyampaikan pandangan terbarunya. Dalam kesempatan itu, ia menilai bahwa konsesi tambang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah untuk menjaga keteduhan organisasi.

KH. Said Aqil menuturkan bahwa pada awalnya ia memandang pemberian konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU.

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi peluang kemandirian ekonomi jam’iyah jika dikelola dengan tata kelola yang kuat.

Namun, perkembangan situasi beberapa bulan terakhir justru menunjukkan dinamika berbeda. Ia menilai polemik yang muncul telah memicu kegaduhan berkepanjangan di tubuh PBNU.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH. Said Aqil di hadapan para kiai dan santri Tebuireng.

Menjaga Marwah NU Sebagai Jam’iyah

Menurut KH. Said Aqil, pertimbangan utama dari pandangannya adalah menjaga marwah dan independensi NU.

Ia menegaskan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas berisiko tinggi.

Ia menyebut aktivitas yang terkait bisnis besar seperti tambang dapat berpotensi:

Memicu konflik internal

Menggerus independensi organisasi

Menurunkan kepercayaan publik

Menyeret NU pada dinamika ekonomi-politik yang tidak sehat

Mengalihkan fokus dari pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.

NU Maju Tanpa Harus Mengelola Tambang

Dalam pernyataannya, KH. Said Aqil juga menegaskan bahwa kemajuan NU tidak harus bertumpu pada konsesi tambang. Ia menilai bahwa kekuatan NU selama ini terletak pada pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan ketulusan pengabdian para kadernya.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

Pandangan tersebut disampaikan KH. Said Aqil sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan PBNU. Ia berharap organisasi kembali berada pada koridor keteduhan, kemaslahatan, serta menjaga marwah yang telah terpelihara lebih dari satu abad. (ted)