Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana merombak jajaran direksi PT Sumekar menyusul kondisi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sehat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan pelayaran itu.
“Kondisi PT Sumekar, terutama keuangannya sedang tidak sehat. Karena itu, kami perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah itu,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, Senin (19/5/2025).
PT Sumekar tercatat belum membayar gaji karyawannya hampir dua tahun. Total tunggakan gaji tersebut telah mencapai lebih dari Rp3 miliar.
“Kemarin kami sudah lakukan pembinaan terhadap manajemen PT Sumekar. Kami juga sudah cek armada kapal yang mereka kelola,” ujarnya.
Sebagai operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, PT Sumekar pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Setelah kami lihat, kondisi PT Sumekar ini memang kurang stabil. Bahkan sudah pernah diberi subsidi, tetap tidak ada perubahan. Karena itu, kami akan melakukan langkah lebih strategis. Di antaranya adalah merombak jajaran Direksi PT Sumekar,” tegas Dadang.
Ia juga menilai bahwa armada kapal milik PT Sumekar membutuhkan biaya perawatan tinggi, sehingga perlu solusi jangka panjang terkait keberlanjutan operasional. Pemkab juga mempertimbangkan efisiensi jumlah karyawan agar tidak semakin membebani anggaran perusahaan.
“Efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak semakin berat membebani keuangan perusahaan. Kami ingin perusahaan ini bisa sehat kembali dan bisa melayani masyarakat kepulauan lagi,” ujarnya. [tem/beq]