Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons soal nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang masuk dalam bursa bakal cawapres.
Haedar menilai setiap individu berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai capres maupun cawapres di negara ini. Termasuk, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, yang kebetulan berdiri di samping Haedar, selepas menjadi khotib salat Iduladha di UMY, Bantul, Rabu (28/6).
“Pak Muhadjir, Pak Ketua KY, dan Anda juga wartawan, itu berhak dicalonkan dan berhak mencalonkan. Bahkan ini bagus, biar publik itu tidak terkonsentrasi pada calon presidennya ini, wapresnya harus ini,” kata Haedar selepas pelaksanaan salat Iduladha.
–
–
Menurutnya, masuknya nama Muhadjir dalam radar cawapres menghadirkan pilihan sosok yang lebih variatif, juga mendorong kemunculan figur-figur lain sebagai calon terbaik pemimpin bangsa.
“Itu pemilu aja disahkan aja belum kok, jadi wacana proses dan demokrasi untuk ke depan memang harus terbuka. Harus lebih bervariasi dan tidak kalah pentingnya lahir pilihan-pilihan terbaik yang bisa menjadi negarawan memimpin bangsa,” ungkapnya.
Muhadjir pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Periode 2015-2020 lalu.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebelumnya mengusulkan kepada partai politik agar spektrum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diperluas, sehingga rakyat memiliki banyak figur alternatif.
Atas usulan tersebut, kata dia, kemudian muncul nama Muhadjir Effendy dalam bursa bakal cawapres. Salah satunya, seperti yang diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah tengah pekan lalu.
“Soal calon presiden dan wakil presiden, sejak awal Muhammadiyah mengusulkan supaya spektrumnya diperluas dan pilihan-pilihan alternatifnya juga harus diperluas,” kata Mu’ti di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).
Dia mengatakan dengan masuknya nama Muhadjir sebagai kandidat cawapres dapat dinilai sebagai respons dari partai politik atas usulan Muhammadiyah. Usulan organisasi itu adalah agar figur yang bakal bertanding di pilpres, bukan orang yang itu-itu saja.
Ia menambahkan munculnya nama seseorang dalam hasil survei tidak bisa menjadi tolak ukur. Sebab, kata Mu’ti, bisa saja hasil survei bisa saja direkayasa.
Oleh karena itu, sambungnya, Muhammadiyah merasa masih ada waktu untuk partai politik mendengarkan aspirasi dari banyak pihak serta memberikan penilaian terhadap figur-figur yang muncul, sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.
“Itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elite tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit (kecil),” ujar Mu’ti.
“Karena itu, munculnya Pak Muhajir ya bagian dari respons partai politik itu dan sepenuhnya nanti kan menjadi otoritas partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa (di pilpres),” sambungnya. (kum/pta)
[Gambas:Video CNN]
