Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum Nasional 28 Mei 2025

Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Ade
Irfan Pulungan
menyatakan, PPP tidak memiliki sejarah atau tradisi dipimpin oleh figur eksternal.
Hal ini disampaikan Irfan merespons munculnya sejumlah nama dari luar partai yang belakangan ramai disebut-sebut bakal diusung menjadi
ketua Umum PPP
.
“PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi
ketua umum PPP
. Pasti selalu berproses di internal PPP,” kata Irfan kepada
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
Menurut Irfan, munculnya wacana figur eksternal mencuat akibat kondisi partai pasca-Pemilu 2024.
Saat ini, PPP tidak lagi memiliki wakil di DPR RI dan juga tidak mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Berangkat dari kondisi PPP hari ini pasca Pemilu 2024, publik tahu PPP tidak lagi berada di parlemen. PPP tidak lagi kadernya masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ini membuat banyak aspirasi muncul dari bawah, dari kader, DPC, wilayah, bahkan dari para senior,” katanya.
Irfan mengakui adanya dorongan untuk menghadirkan tokoh-tokoh kuat dari luar partai demi mengangkat kembali elektabilitas PPP.
Namun, ia menekankan bahwa menjadi ketua umum PPP harus melalui proses dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” kata Irfan.
Menurut Irfan, proses internal ini penting agar calon pemimpin benar-benar memahami kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai tua berbasis Islam yang merupakan hasil fusi dari empat partai Islam.
“PPP ini partai tua, berbasis tradisi-tradisi yang digariskan sejak awal berdirinya. Maka kita percaya, seperti juga partai-partai lain, tidak serta-merta merekrut pihak luar untuk langsung memimpin partai,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad
Romahurmuziy
atau Rommy menyebut ada banyak sosok di luar partai yang dinilai mampu memimpin PPP.
Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta
Anies Baswedan
, Menteri Pertanian
Amran Sulaiman
, hingga eks Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Menurut Rommy, perlu kehadiran sosok pemimpin luar biasa untuk membawa PPP kembali mendapatkan kursi di DPR pada 2029 mendatang.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
“Karenanya dibutuhkan
extraordinary power
dan
extraordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujar dia.
Nama-nama tersebut pun ia konsultasikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Hasilnya, nama Amran yang dinilai mampu memimpin PPP.
“Memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran. Karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” ujar mantan ketua umum PPP itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.