Lamongan (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, dengan tegas menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dari semangat demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.
Menurut Erna, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kepala daerah seharusnya tetap dipilih langsung oleh masyarakat.
“Kepala daerah seyogyanya dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dikembalikan ke DPRD, ini benar-benar kemunduran demokrasi kita,” kata Erna, Jumat (9/1/2026).
Erna menegaskan, maraknya praktik politik uang tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus Pilkada langsung. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada lemahnya kehadiran negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Jangan jadikan alasan politik uang sebagai penyebab rusaknya demokrasi kita lalu pilihannya dialihkan ke DPRD. Tugas besar mencerdaskan rakyat itu adalah tugas negara. Bagaimana negara hadir untuk mencerdaskan rakyatnya secara politik, jangan dibalik-balik,” katanya.
Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa pendidikan politik juga menjadi tanggung jawab partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Kalau banyak partai ingin Pilkada dipilih DPRD, maka secara langsung partai itu mengingkari tugasnya melakukan pendidikan politik kepada konstituen. Jangan sampai karena kepentingan sesaat ingin menaikkan kursi di pemilu mendatang, lalu kita merubah sistem demokrasi dan melupakan tugas utama kita,” ucapnya.
Bagi Erna, suara rakyat merupakan fondasi utama dalam menentukan pemimpin daerah. Ia mengajak seluruh elemen politik untuk bersikap dewasa dan berjiwa besar dalam menyikapi hasil kontestasi politik.
“Kalah dan menang dalam pertarungan politik itu biasa. Mari kita hormati kehendak rakyat. Suara rakyat adalah fondasi utama. Kalau dipilih DPRD, kita tidak lagi menghormati semangat reformasi,” tuturnya.
Erna juga mengajak seluruh pengurus partai politik untuk lebih fokus memperkuat edukasi politik, baik kepada kader internal maupun masyarakat luas.
“Justru lebih baik fokus ke edukasi politik daripada sibuk mengubah sistem yang sudah berpihak pada rakyat,” ujar Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. [fak/beq]