Mojokerto (beritajatim.com) – Kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto. Ini setelah organisasi kepemudaan tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam pembahasan anggaran daerah tahun berjalan.
Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni menilai ketiadaan anggaran tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap program pengembangan pemuda. Padahal, menurutnya, OKP memiliki kontribusi besar dalam menopang kegiatan sosial dan pembangunan karakter generasi muda.
“OKP selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program sosial dan edukasi masyarakat. Ketika tidak ada anggaran yang disiapkan, ruang gerak kami tentu terbatas. Selama ini OKP turut terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan,” ungkapnya, Rabu (10/12/2025).
Mulai dari penanggulangan bencana, pendampingan pemuda, hingga edukasi publik. Karena itu, ia menilai keberadaan OKP seharusnya dipandang strategis dan mendapatkan dukungan anggaran yang proporsional. Yachya berharap Pemkab Mojokerto tidak menutup ruang dialog dan segera melakukan evaluasi terhadap penyusunan anggaran.
“Perlunya komitmen pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama pada sektor kepemudaan. Kami meminta pemerintah daerah membuka ruang komunikasi. Dana untuk OKP bukan sekadar bantuan, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas pemuda Mojokerto,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPD AMPI Kabupaten Mojokerto bersama sejumlah OKP lainnya berencana mengajukan audiensi resmi guna memperjuangkan adanya alokasi anggaran yang layak, sehingga organisasi kepemudaan dapat terus berkontribusi optimal bagi masyarakat. [tin/ian]