Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

Surabaya (beritajatim.com) – Iran secara resmi menyatakan penghentian serangan ke Israel, setelah Sabtu 13 April 2024 lalu Iran menyerang secara langsung Israel. Serangan Iran terhadap Israel ini berdampak kontan atas kenaikan beberapa komoditas strategis global.

Terjadi kenaikan harga minyak, menyentuh di level 90,5 US Dollar per barel dari posisi sebelumnya di harga 89 US Dollar per barel. Setelah menyatakan penghentian serangan atas Israel pada 13 April 2024 lalu, apakah perang antara Iran dan Israel akan berakhir?

“Kita berharap serangan ini berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah makin mereda. Namun, melihat kemungkinan tren yang ada, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akan tetap membara,” tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Selasa (16/4/2024).

Seperti kita ketahui bersama, sejak pecah Revolusi1979, Iran mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Kedua negara terlibat perang proxy berlangsung sangat lama.

“Karena itulah, saya perkirakan permusuhan kedua negara tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan setiap saat bisa terjadi konfrontasi lanjutan. Merespons situasi tersebut, saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah pro aktif melakukan langkah-langkah strategis,” katanya.

Langkah strategis, menurut Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu, antara lain pro aktif melakukan upaya diplomatik,melalui lembaga lembaga internasional, baik di PBB, maupun OKI. Yakni, untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara, sejalan dengan mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina.

Kemudian, mendorong PBB untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel.

Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia, menguntungkan kedua ‘blok politik’ besar, yakni Tiongkok, Rusia versus Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada yang sama-sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.

“Pro aktif juga mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab kita bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata-rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita,” jelasnya.

Pemerintah juga harus pro aktif mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi US Dollar terhadap Rupiah. Sebab setiap rupiah yang melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik 10 US Dollar per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp 100 triliun. APBN 2024 mematok rupiah di level Rp 15.000/US Dollar dan ICP 82 US Dollar/barel.

Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh 120 US Dollar per barel, jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu. Sebab jalur ini menjadi penopang 21 persen lalu lintas minyak bumi dunia.

Juga, pro aktif memastikan ketersediaan US Dollar bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi, sekurang kurangnya enam bulan ke depan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai. Termasuk pro aktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan US Dollar, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.

“Pemerintah juga harus pro aktif memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi US Dollar, mengingat tren adanya depresiasi Rupiah dari US Dollar, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024,” pungkasnya. [tok/aje]