JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapkan di tahun ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko dan ketidakpastian, seperti volatilitas harga komoditas, suku bunga tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat, serta pertumbuhan ekonomi China yang masih di bawah ekspektasi.
“Kita juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang kita saksikan di banyak belahan dunia. Dengan ini, prospek ekonomi global diperkirakan masih di bawah level COVID, sekitar 3,2 persen. Tapi Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga dalam Indonesian Business Council (IBC) Business Competitiveness Outlook 2025, Senin, 13 Januari.
Menurut Airlangga pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi seperti tahun lalu di sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand sekitar 3 persen, dan Korea Selatan 1,5 persen, maka Indonesia masih menjaga pertumbuhan yang baik.
“Kalau kita lihat dari indikasi PMI di bulan Desember, kita dalam pertumbuhan di mana ekspansi 51,2 persen. Selain itu, indeks konsumen serta indeks penjualan riil juga tumbuh positif,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Operation Officer IBC William Sabandar menyampaikan Indonesian Business Council (IBC) menekankan pentingnya empat pendekatan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan menarik investasi.
William menyampaikan empat pendekatan tersebut meliputi reformasi tata kelola untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kolaborasi swasta dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas sosio-ekonomi, meningkatkan industrialisasi melalui strategi hilirisasi, dan mendorong ekonomi hijau.
Menurut William pemerintah akan melaksanakan misi besar yang sangat berat yaitu pada 2025 pemerintah baru akan mencari aliansi dan menarik investasi secara besar-besaran dan membutuhkan upaya yang kuat.
“IBC percaya untuk mencapai misi ini tata kelola harus direformasi dan inovasi harus dikejar,” ujarnya.
William menambahkan tata kelola yang direformasi sangat dibutuhkan guna membangun kepercayaan, memastikan pencapaian program, dan mencegah kebocoran. Sedangkan inovasi akan membantu membuka peluang tersembunyi dan membantu mengamankan daya saing regional Indonesia.
