Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.
“Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.
Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.
Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.
“Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.
“Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]