Kemenkomdigi Siapkan Daftar Situs Judi yang Diblokir untuk Diawasi Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyiapkan daftar situs judi online yang telah diblokir sebagai bukti transparansi kepada publik dalam upaya pemberantasan judi daring di Indonesia. Daftar tersebut akan tersedia bagi masyarakat untuk dicek secara langsung, sehingga mereka dapat memastikan bahwa situs-situs judi online terkait telah benar-benar diputus aksesnya oleh Kemenkomdigi.

“Akan ada laporan harian yang di-update setiap hari,” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkomdigi Hokky Situngkir, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

Hokky menjelaskan, selama ini Kemenkomdigi sudah memiliki situs khusus bernama Trust Positif, yang memungkinkan masyarakat melaporkan dan memeriksa penutupan akses ke situs bermuatan negatif. Namun, situs Trust Positif belum secara spesifik menunjukkan situs-situs judi online yang telah diblokir, melainkan hanya menampilkan daftar situs dengan berbagai jenis konten negatif, termasuk pornografi, judi, SARA, dan lainnya.

Karena itu, Kemkomdigi berencana merilis daftar terpisah, khusus untuk situs judi online sebagai komitmen transparansi dalam pemberantasan judi daring. Daftar ini diharapkan akan mulai diumumkan kepada publik pada pekan ini.

“Tadi sudah ada instruksi dari Bu Menteri untuk membuat daftar dalam bentuk rilis, sehingga teman-teman wartawan juga bisa mengaksesnya,” kata Hokky.

Langkah Kemenkomdigi di bawah kepemimpinan Meutya Hafid dalam memerangi judi online mendapat apresiasi dari pakar keamanan siber. Salah satu pakar yang mendukung sistem transparansi ini adalah Alfons Tanujaya, Ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas). Alfons menyatakan  pendekatan ini memungkinkan masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi pemberantasan judi online.

“Saya lebih percaya kepada sistem seperti ini untuk melakukan pengawasan, daripada membentuk tim audit atau hal-hal serupa. Jika masyarakat ikut mengawasi, akan lebih sulit untuk manipulasi data. Kami berterima kasih atas dukungan Bu Menteri terhadap transparansi ini,” ujar Alfons.