Jakarta, CNBC Indonesia – Penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan akan diberlakukan dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah sedang melakukan uji coba penerapan KRIS di 14 rumah sakit (RS).
Sebagai informasi, KRIS adalah sistem yang disiapkan oleh pemerintah untuk menggantikan sistem kelas BPJS Kesehatan. Sebelumnya, keanggotaan BPJS Kesehatan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni kelas 1, 2 dan 3. Kelas-kelas tersebut menentukan iuran yang wajib dibayar setiap bulan oleh peserta.
Kelas juga akan menentukan kelas rawat inap yang akan diterima oleh peserta. Dalam sistem KRIS, semua perbedaan kelas itu akan dihapuskan. Pemerintah mengklaim KRIS diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya, apakah iuran peserta BPJS akan meningkat dengan diterapkannya KRIS?
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Asih Eka Putri mengaku, belum dapat memastikan terkait iuran peserta BPJS setelah KRIS diterapkan.
“Memengaruhi iuran atau tidak, saya belum bisa jawab, karena kita masih simulasi, termasuk untuk ketersediaan kecukupan dananya dan penyesuaian tarif seperti itu,” kata Asih kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (25/11/2023).
Asih menyatakan, penahapan pelaksanaan KRIS perlu dilakukan karena tidak seluruh RS memenuhi indikator yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memiliki 12 indikator yang harus dipenuhi oleh RS terkait fasilitas yang ada di ruang rawat inap rumah sakit. 12 indikator tersebut, seperti ventilasi, pencahayaan dan jumlah pasien setiap ruangan.
“Tidak semua rumah sakit telah memenuhi indikator itu,” kata Asih.
Maka dari itu, pemerintah akan memberlakukan KRIS secara bertahap dan memberikan waktu bagi rumah sakit untuk menyiapkan ruang rawat inap sesuai dengan standar pemerintah.
“Ada waktu penyesuaian di rumah sakit dan juga dari sisi peserta. Jadi penahapannya itu pertama ketersediaan tempat tidur kemudian di peserta,” kata Asih.
Asih mengatakan, penahapan tersebut nantinya akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Proses penahapan akan diatur lebih rinci di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan peraturan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Perpres tersebut kemungkinan akan terbit pada akhir tahun 2023.
“Sekarang ini kita sedang menunggu terbitnya Perpres,” ujar Asih.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memberikan kabar terbaru soal penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Menurutnya, hingga saat ini BPJS masih menunggu keputusan terbaru dari pemerintah.
“BPJS mengikuti kebijakan. Sampai detik ini kebijakannya itu masih sama dengan sebelumnya. Untuk mereka yang kelas 3 ya kelas, kelas 2 masih di kelas 2 dan seterusnya,” kata Ali.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu hasil perkembangan ujicoba yang sedang dilakukan pemerintah di beberapa rumah sakit.
“Jadi BPJS menunggu karena sekarang sedang ujicoba, menunggu kebijakannya seperti apa,” ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Nah! Ini Penampakan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan
(dce)
