Gresik (beritajatim.com) – Kejaksaan Agung atau Kejagung memberi penyuluhan penggunaan serta pengelolaan dana desa yang sehat. Dalam penyuluhan itu, hadir ratusan kepada desa serta pejabat dari pemerintah daerah (Pemda) Gresik.
Kepala Bidang Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Kejagung Martha Parulina Berliana menuturkan, melalui pengarahan dengan materi jaksa garda desa. Harapannya, kepala desa bisa mengelola anggaran dengan tepat dan benar.
“Permasalahan kemiskinan masih marak meski dana desa ditingkatkan. Ini penting karena di tahun 2015-2023 saja alokasi dana desa sebanyak Rp 23,77 triliun dengan penerimanya sekitar 74.960 desa. Kendati sudah dinaikkan masih banyak warganya yang miskin,” ujarnya, Jumat (6/10/2023).
Masih menurut Berliana, salah satu penyebabnya adalah karena perangkat desa terutama kepala desa jarang berkonsultasi dengan pihak kejaksaan. Sehingga, celah ini dimanfaatkan oleh banyak oknum perangkat desa menyalahgunakan dana desa.
“Tujuan utama dalam penyuluhan kali ini adalah untuk meluaskan wawasan para kepala desa tentang penggunaan dana desa yang baik dan benar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nana Riana juga berpesan agar para kepala desa tidak ragu dalam mengelola dana desa. Menurutnya, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak bermasalah adalah di Gresik.
“Kedepannya jangan merasa takut untuk mengelola dana desa, yang penting prinsipnya Rp 1 saja harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” katanya.
Wabup Gresik Aminatun Habibah menyatakan dirinya mengapresiasi kegiatan ini dalam memberikan pendampingan kepada kepala desa dalam pelaporan dana desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejari Gresik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kades di Gresik. Sehingga laporan dan pengelolaan keuangan desa supaya tidak diselewengkan,” paparnya.
Ia menambahkan, melalui penyuluhan ini desa di Gresik menjadi lebih baik lagi. Terbukti, hingga kini jumlah desa mandiri di Gresik telah meningkat diatas 50%. Yang tersisa hanyalah desa maju tanpa ada desa yang masih berkembang. “Kami berharap pengarahan ini dapat memberikan wawasan baru untuk dapat meningkatkan penilaian di lingkup desa,” imbuhnya. [dny/kun]
BACA JUGA: DPM-PTSP Gresik Berlakukan Keringanan Retribusi IMB
