Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengatakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.
Kebijakan itu diambil agar masyarakat maupun pemerintah mampu menjawab tantangan perubahan iklim yang semakin tidak terkendali.
“Jadi kami sangat berharap bahwa salah satu dari aksi nyata dari penanganan krisis iklim ini adalah pembentukan payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi yaitu Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” katanya dalam acara Pre-Launching Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Komplek Parlemen, Selasa (22/9/2025).
Dia berharap RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat disahkan karena telah masuk Prolegnas prioritas. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah untuk merencanakan, mengelola, dan pengawasan aspek hukum terkait pengelolaan perubahan iklim.
Eddy menyampaikan akan membentuk badan pengelolaan perubahan iklim yang berisikan dari beberapa lembaga dan kementerian.
“Jadi diperlukan sebuah badan yang nanti akan menjadi integrator dari berbagai aspek yang memang ada di kementerian dan lembaga yang saat ini berada di berbagai lembaga tersebut,” jelasnya.
Dia menyebut salah satu upaya lainnya adalah melalui Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Baginya ICCF mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan masyarakat guna menggelar aksi nyata memitigasi perubahan iklim.
Sebab, menurutnya Indonesia tengah menghadapi krisis iklim yang berkepanjangan dan semakin memburuk jika tidak ada upaya tegas.
“Saya sudah sebut juga sekarang adalah krisis iklim. Karena kita berada di krisis iklim, mengingat suhu udara sudah tidak bisa diprediksi lagi, naik terus, kualitas udara juga sudah memburuk, kita tidak bisa memprediksi cuaca, musim, musim kemarau tetapi hujan dan banjir di mana-mana, ini adalah hal-hal yang ingin kita bahas,” paparnya.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Era Shradda Indonesia dan Emil Salim Institute, Amelia Farina menjelaskan bahwa ICCF tahun ini berupaya memberikan solusi mengenai ketahanan pangan, pengelolaan air, hingga kondisi wilayah Indonesia.
“Adanya air yang sudah mulai mengurang. Kemudian naiknya suhu udara, naiknya permukaan darat. Dasar kami mengadakan ICCF tiga ini dengan temanya ketahanan pangan, energi air dan wilayah,” tuturnya.
Acara yang digelar 21-23 Oktober 2025 itu diisi dengan talkshow dari para akademisi, pakar, ahli, hingga doktoral untuk memberikan referensi dalam mencegah serta menangani perubahan iklim.
“Nah kita ingin menghimpun terkait tentang rencana-rencana aksi dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang akhirnya rencana aksi dan mitigasi ini menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Emil Salim Institute, E Kurniawan Padma.