Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga menilai keputusan pencabutan IUP tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan Presiden untuk menyelamatkan Raja Ampat yang bukan sekadar menjadi destinasi wisata global, melainkan aset ekologis dan kultural yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang.

    “Sikap kami jelas, Raja Ampat harus diselamatkan dan diproteksi dari kerusakan lingkungan serta keanekaragaman hayati,” ucapnya.

    Dia menuturkan status Raja Ampat yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak 2017 dan diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada 25 Mei 2023 memperkuat posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang wajib dijaga serta dilindungi dari eksploitasi berlebihan.

    “Keberadaan tambang nikel di kawasan ini sangat berisiko terhadap ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, koral, dan biota laut lainnya. Saya mendukung penghentian permanen aktivitas pertambangan di Raja Ampat,” katanya.

    Selain itu, dia memandang keputusan pemerintah tersebut penting untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebab komitmen terhadap pelestarian lingkungan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan.

    “Tujuan utamanya adalah memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata alam kelas dunia dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa dan dunia,” tuturnya.

    Dia pun berharap langkah pencabutan izin tambang itu menjadi preseden positif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah lain agar senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan lingkungan.

    “Proses pencabutan IUP tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui penyelidikan dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga cermat dalam menimbang dampak dan legalitas aktivitas pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis.”

    Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Sumber : Antara

  • IUP Raja Ampat dicabut, MPR: Indonesia tak main-main jaga lingkungan

    IUP Raja Ampat dicabut, MPR: Indonesia tak main-main jaga lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan Indonesia tidak main-main dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Ini merupakan sebuah bukti dan komitmen kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan urusan lingkungan hidup,” kata Eddy ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Eddy menyampaikan pencabutan IUP tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk selalu menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, meskipun pembangunan di Indonesia berlangsung secara progresif.

    Wakil Ketua MPR ini juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menjalankan komitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan, terutama untuk lingkungan yang sangat kaya akan aneka ragam makhluk hidupnya.

    “Saya sebagai pimpinan MPR menaruh hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keputusan yang diberikan,” ucap Eddy.

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Sebelumnya, tiga dari empat perusahaan tersebut memperoleh izin pertambangan dari pemerintah daerah atau Bupati Raja Ampat, yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

    Sedangkan, izin untuk PT Anugerah Surya Pratama (ASP) berasal dari pemerintah pusat, dengan izin operasi produksi sejak 2013.

    Selain keempat perusahaan tersebut, terdapat PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. GAG Nikel merupakan anak usaha dari PT Antam Tbk dengan skema izin berupa kontrak karya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin untuk Gag Nikel tidak dicabut, namun operasional perusahaan tersebut akan diawasi secara ketat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tambang Nikel Raja Ampat: Kontroversi Perizinan hingga Tudingan Provokasi Asing

    Tambang Nikel Raja Ampat: Kontroversi Perizinan hingga Tudingan Provokasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu tambang nikel menjadi sorotan banyak pihak. Massifnya penambangan nikel di Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua, dianggap telah merusak lingkungan. Kasus di Raja Ampat, adalah salah satunya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), terdapat 4 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat.

    Keempat perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

    PT Gag Nikel melakukan aktivtias penambangan di Pulau Gag dengan luas 6.030,53 hektare, PT Anugerah Surya Pratama memiliki luas bukaan tambang sekitar 109 hektare di pulau Manuran yang luasnya hanya 743 hektare.

    Sementara itu, PT Kawei Sejahtera Mining telah membuka lahan seluas 89,29 hektare di pulau Kawe yang hanya luasnya 4.561 hektare yang termasuk kawasan hutan, dan PT Mulia Raymond Perkasa membuka 2 kawasan tambang di Pulau Manyaifun seluas 21 hektare dan di Pulau Batang Pele seluas 2.000 hektare. 

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sejumlah perusahaan tambang nikel didapati melakukan pelanggaran serius terhadap kaidah lingkungan.

    Salah satu temuan utama yakni aktivitas tambang ASP di Pulau Manuran. Pemerintah telah melakukan penyegelan lokasi dan tengah memproses penegakan hukum, termasuk kemungkinan sanksi pidana maupun perdata.

    “ASP ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa manajemen lingkungan yang memadai, menyebabkan pencemaran air laut dan kekeruhan tinggi di pantai,” ujarnya, Minggu (8/6/2025). 

    Dia menuturkan dokumen lingkungan ASP masih diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat. 

    “Kami akan minta dokumen itu untuk direview karena terbukti terjadi pencemaran serius. Bahkan, sistem pengelolaan lingkungannya belum tersedia,” kata Hanif.

    Selain itu, PT KSM ditemukan membuka lahan di luar izin pinjam pakai yang diberikan, sementara PT MRP hanya memiliki IUP dan belum memiliki dokumen lingkungan. Kegiatan di kedua lokasi ini telah dihentikan oleh tim pengawas KLH.

    “Kami menemukan adanya pembukaan lahan seluas 5 hektare di luar izin yang diberikan di PT KSM, dan ini sudah kami catat sebagai pelanggaran persetujuan lingkungan. Sementara PT MRP bahkan belum memiliki dokumen apa pun selain IUP. Karena berada di pulau kecil dan dalam kawasan lindung, akan sangat sulit bagi kami memberikan persetujuan lingkungan,” terangnya.

    Hanif menuturkan seluruh persetujuan lingkungan di kawasan Raja Ampat akan ditinjau kembali karena berada di pulau kecil. Hal ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dua putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas melarang kegiatan tambang di pulau kecil tanpa syarat.

    “Berdasarkan putusan hukum dan prinsip kehati-hatian ekologis, kami akan merekomendasikan peninjauan ulang terhadap seluruh persetujuan lingkungan di wilayah pulau kecil Raja Ampat,” ucapnya.

    Sementara itu, Gag Nikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keppres 41/2004 tetang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

    Gag Nikel secara izin usaha pertambangan (IUP), dokumen perizinan, dan persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai lahan hutan sudah lengkap. Adapun hampir seluruh area di Raja Ampat merupakan kawasan hutan dan lahan yang digunakan oleh Gag Nikel merupakan kawasan hutan lindung. 

    “Memang pelaksanaan tambang nikel di Gag ini relatif memenuhi kaidah tentang lingkungan. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata hampir tidak terlalu serius, artinya kalo ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Ini pandangan mata, perlu kajian mendalam,” tuturnya. 

    Namun demikian, pihaknya tak menampik adanya penambangan nikel berdampak pada terjadinya sedimentasi yang menutupi permukaan koral. Terlebih, seluruh pulau di kawasan Raja Ampat dikelilingi koral. Koral sebagai suatu habitat harus dijaga keberadaannya karena sangat penting bagi kehidupan manusia yang berada di pinggir laut. 

    “Yang perlu didalami lagi secara teknis kaidah lingkungan dipersyaratkan dalam penambangan nikel pulau Gag,” terang Hanif.

    Provokasi Asing

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar masyarakat tidak terpancing provokasi asing ihwal aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski demikian, dia juga berjanji akan mengawal insiden tersebut.

    Politisi PAN ini menegaskan pentingnya menghimpun data yang lengkap dan akurat mengenai potensi pelanggaran yang diduga dilakukan pelaku usaha hingga terjadi kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

    “Karena banyaknya berita yang muncul di media sosial, saya berharap masyarakat jangan terpancing provokasi, khususnya dari elemen asing, sebelum kita benar-benar dapat memverifikasi temuan aktual di wilayah Raja Ampat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/6/2025).

    Anggota DPR RI Komisi XII tersebut kembali menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan isu ini agar tidak ditunggangi kepentingan eksternal yang berpotensi memprovokasi masyarakat.

    “Kita patut waspada jika ada institusi atau LSM asing yang ikut menyulut kontroversi, sehingga masyarakat Indonesia bereaksi terhadap berita kerusakan yang terjadi padahal faktanya masih dikaji saat ini,” ucapnya.

    Di lain sisi, Eddy mengemukakan meskipun sektor pertambangan dan hilirisasi sangat diperlukan, tetapi pertambangan yang tidak taat aturan dan merusak lingkungan harus diganjar hukuman berat. 

    Seperti, pelakunya tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan sampai kapanpun, dipidana hukuman penjara berat, dan mengganti rugi biaya lingkungan yanh rusak.

    “Raja Ampat adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk Indonesia dan menjadi kebanggaan alam kita semua, sehingga jika ditemukan pelanggaran pertambangan, saya mendukung untuk ditindak hukum secara tegas dan berat,” ujarnya.

    Lebih jauh, Eddy mengakui bahwa Indonesia akan tercoreng wajahnya jika ternyata terjadi penambangan ilegal yang berimbas pada kawasan Raja Ampat. Pasalnya, itu destinasi wisata kelas dunia dan telah ditetapkan sebagai UNESCO sebagai Global Geopark.

    Sebelumnya, Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menuturkan pihaknya menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan yang disampaikan Menteri ESDM untuk menghentikan sementara kegiatan operasional di Pulau Gag, Raja Ampat. 

    Pihaknya menyadari akan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemerintahan, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan. 

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” ujarnya dalam keterangan.

  • MPR Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Asing soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    MPR Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Asing soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar masyarakat tidak terpancing provokasi asing ihwal aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski demikian, dia juga berjanji akan mengawal insiden tersebut.

    Politisi PAN ini menegaskan pentingnya menghimpun data yang lengkap dan akurat mengenai potensi pelanggaran yang diduga dilakukan pelaku usaha hingga terjadi kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

    “Karena banyaknya berita yang muncul di media sosial, saya berharap masyarakat jangan terpancing provokasi, khususnya dari elemen asing, sebelum kita benar-benar dapat memverifikasi temuan aktual di wilayah Raja Ampat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/6/2025).

    Anggota DPR RI Komisi XII tersebut kembali menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan isu ini agar tidak ditunggangi kepentingan eksternal yang berpotensi memprovokasi masyarakat.

    “Kita patut waspada jika ada institusi atau LSM asing yang ikut menyulut kontroversi, sehingga masyarakat Indonesia bereaksi terhadap berita kerusakan yang terjadi padahal faktanya masih dikaji saat ini,” ucapnya.

    Di lain sisi, Eddy mengemukakan meskipun sektor pertambangan dan hilirisasi sangat diperlukan, tetapi pertambangan yang tidak taat aturan dan merusak lingkungan harus diganjar hukuman berat. 

    Seperti, pelakunya tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan sampai kapanpun, dipidana hukuman penjara berat, dan mengganti rugi biaya lingkungan yanh rusak.

    “Raja Ampat adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk Indonesia dan menjadi kebanggaan alam kita semua, sehingga jika ditemukan pelanggaran pertambangan, saya mendukung untuk ditindak hukum secara tegas dan berat,” ujarnya.

    Lebih jauh, Eddy mengakui bahwa Indonesia akan tercoreng wajahnya jika ternyata terjadi penambangan ilegal yang berimbas pada kawasan Raja Ampat. Pasalnya, itu destinasi wisata kelas dunia dan telah ditetapkan sebagai UNESCO sebagai Global Geopark.

    Sebelumnya, Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menuturkan pihaknya menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan yang disampaikan Menteri ESDM untuk menghentikan sementara kegiatan operasional di Pulau Gag, Raja Ampat. 

    Pihaknya menyadari akan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemerintahan, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan. 

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” ujarnya dalam keterangan.

  • Top 3 News: Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Top 3 News: Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) dan memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Itulah top 3 news hari ini.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PPP Usman M Tokan menyatakanm, partainya menghormati keputusan politik Jokowi.

    Usman menyebut, PPP sejak awal berdiri sudah menggambarkan sebagai partai politik unik, memiliki kekhasannya sendiri yakni partai islam. Ia berharap partainya bisa mendapat Ketum baru yang kuat dan sesuai dengan umat dan ideologi PPP.

    Sementara itu, Dompet Dhuafa melalui program tebar hewan kurban menyalurkan hewan kurban dari donatur kepada masyarakat.

    Penyaluran hewan kurban salah satunya dititikberatkan ke masyarakat kepulauan, salah satunya di Pulau Saroppo Caddi, Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

    Sabtu pagi 7 Juni 2025, di dermaga Maccini Baji, Pangkajene dan Kepulauan, Tim Dompet Dhuafa Pusat dan cabang Sulawesi Selatan, volunter dan sejumlah awak media berkumpul. Mereka menaiki perahu yang terbuat dari kayu bertuliskan Kapal Dakwah Dompet Dhuafa.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan pertambangan yang tidak taat aturan dan merusak kawasan wisata alam harus dihukum berat. Tak hanya itu, kata dia, pelaku juga patut dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan sampai kapan pun.

    Eddy mengatakan sektor pertambangan dan hilirisasinya sangat diperlukan untuk menyumbang pendapatan negara dan menyerap tenaga kerja. Hanya saja, aktivitas penambangan tak boleh sampai merusak kawasan wisata alam.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan komitmennya untuk mengawal penanganan dugaan aktivitas pertambangan yang kabarnya ilegal dan merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 8 Juni 2025:

    Presiden Joko Widodo berikan kuis matematika ke anak-anak Papua. Dalam kesempatan itu, Jokowi puji kecerdasan anak Papua. Salah satunya, siswa kelas 5 SD bernama Jose Agusto Kerokouw yang dipuji miliki kemampuan berhitung dengan sangat cepat. Jokowi …

  • Harlah Pancasila, Eddy Bicara Konstitusi Jamin Hak Lingkungan Bersih

    Harlah Pancasila, Eddy Bicara Konstitusi Jamin Hak Lingkungan Bersih

    Jakarta –

    Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk memperkuat implementasi Pancasila di berbagai sektor, khususnya ruang kebijakan yang berdampak untuk rakyat.

    Secara khusus, Eddy menegaskan komitmennya untuk menunaikan amanat konstitusi memenuhi hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

    “Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilandaskan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

    “Pasal-pasal ini memperkuat semangat sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, ketidakadilan ekologis seperti polusi udara yang masif, degradasi lingkungan, dan akses yang timpang terhadap energi bersih adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara,” tegasnya.

    Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa nilai-nilai dasar bangsa Indonesia menuntun kita membangun ekonomi sekaligus juga melindungi ruang hidup dan lingkungan tempat tinggal bersama.

    “Sila ke 5 Pancasila, Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4 harus menjadi panduan sekaligus pijakan dalam penyusunan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan juga energi. Lebih dari itu RPJMN dan kebijakan pemerintah daerah juga seharusnya menyertakan lingkungan sebagai indikator keberhasilan pembangunan,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI ini.

    “Di antaranya kami terus mendorong Legislasi Pro Lingkungan Hidup dan percepatan transisi energi seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim serta terlibat dalam upaya merumuskan kembali berbagai aturan pengelolaan lingkungan hidup mengenai sampah, BBM bersih hingga elektrifikasi transportasi publik,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jakarta Dikepung Polusi, Ini Solusi Waka MPR Cegah Kualitas Udara Buruk

    Jakarta Dikepung Polusi, Ini Solusi Waka MPR Cegah Kualitas Udara Buruk

    Jakarta –

    Menjelang musim kemarau, polusi udara kembali melanda Jakarta. Pada Kamis, 29 Mei, Jakarta kembali tercatat sebagai yang terburuk ketiga di dunia dan masuk kategori tidak sehat, terutama bagi kelompok sensitif.

    Data IQAir mencatatkan pada pukul 05.49 WIB, AQI Jakarta berada di angka 154, mengindikasikan udara tidak sehat akibat polusi PM2.5 dengan konsentrasi 60 mikrogram per m3 (meter persegi).

    Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera melakukan upaya pencegahan agar tingginya polusi udara di tahun 2022 dan 2023 lalu tidak terulang kembali.

    “Belum masuk sepenuhnya musim kemarau dan juga di hari libur, tapi kualitas udara di Jakarta sudah masuk dalam tiga besar terburuk di dunia. Ini peringatan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mencegah polusi udara memburuk,” jelas Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    Menurut Eddy, aksi antisipatif perlu dipersiapkan demi menjaga keselamatan warga, akibat dampak polusi udara yang berpotensi meningkatkan angka penderita penyakit pernapasan.

    Eddy mengatakan Indonesia sudah mengalami polusi udara akut di musim kemarau panjang di tahun 2022 dan 2023, sehingga saat ini perlu dipersiapkan langkah preventif jangka pendek, menengah dan panjang agar masyarakat tidak terdampak berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

    Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara, Eddy mendorong kebijakan penguatan dan perluasan transportasi umum ramah lingkungan. Langkah pertama adalah elektrifikasi transportasi publik yang harus ditingkatkan secara signifikan baik dari jumlah armada maupun jangkauan wilayahnya, khususnya ke kawasan padat penduduk di wilayah sekitar Jakarta

    Kebijakan selanjutnya menurut Eddy adalah penanganan sampah yang terintegrasi dengan pengembangan teknologi terbaru Waste To Energy (WTE). Penerapan teknologi WTE atau pengolahan sampah menjadi energi sudah mulai diadopsi di beberapa kota seperti Surabaya dan Solo, melalui proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Apalagi, pemerintah tengah merancang skema investasi baru agar pelaku usaha tertarik berinvestasi di sarana WTE dengan menawarkan tarif pembelian listrik yang lebih kompetitif. Menurut Eddy, melalui teknologi WTE ini bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus.

    Eddy juga berharap agar kualitas BBM yang digunakan dapat ditingkatkan agar mengurangi kadar polusi akibat kegiatan transportasi. Eddy menyebut BBM jenis Pertalite (RON 90) yang digunakan mayoritas pengguna mobil dan sepeda motor termasuk penyumbang utama polusi udara.

    “Oleh karenanya, kita perlu mendorong penggunaan jenis BBM dengan oktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang setara dengan Euro 4, atau meningkatkan campuran biofuel ke dalam BBM kita sebagaimana telah dilakukan di BBM jenis solar. Kendaraan mewah atau dengan ukuran mesin tertentu sudah selayaknya mengonsumsi BBM beroktan tinggi,” pungkasnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eddy Nilai RUPTL 2025-2034 Bukti Prabowo Bangun Ekonomi Berkelanjutan

    Eddy Nilai RUPTL 2025-2034 Bukti Prabowo Bangun Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, hal ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

    “Rencana membangun 69,5 GW kapasitas listrik baru di mana 76% berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBET), merupakan bukti nyata Presiden Prabowo yang hendak membangun perekonomian Indonesia berdasarkan platform berkelanjutan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

    Eddy mengakui target pengembangan EBET hingga 28 GW pada 2029 dan tambahan 41,6 GW pada 2034 bukan hal yang mudah. Ia menyebut langkah Indonesia ini sebagai yang paling progresif di kawasan Asia sehingga diperlukan sinergi dari semua pihak.

    “Dibutuhkan dukungan perencanaan, dukungan teknologi dan finansial, serta koordinasi yang sinergis di antara seluruh pemangku kebijakan agar target ini bisa tercapai,” jelasnya.

    Menurutnya, transisi ke EBET bukan lagi pilihan melainkan keharusan karena krisis iklim yang kian nyata terasa. Ia juga menekankan bahwa transformasi ini membawa banyak keuntungan strategis.

    “Ada beberapa keuntungan besar yang dapat diperoleh Indonesia ketika melakukan transisi energi selain mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, yakni: (i) mengurangi ketergantungan pada impor energi seperti LPG, BBM, solar dan minyak tanah; (ii) penyerapan tenaga kerja yang cukup besar; (iii) mendapatkan manfaat transfer teknologi dan (iv) yang tidak kalah pentingnya: membangun sektor industri dan manufaktur domestik di sektor EBET, seperti panel surya, batere, kabel dan lain-lain,” jelasnya.

    Ia pun menegaskan bahwa manfaat ‘pesta EBET’ ini harus benar-benar dirasakan oleh tenaga kerja dan sektor industri dalam negeri.

    “Pokoknya, ‘pesta EBET’ harus dirasakan manfaatnya untuk tenaga kerja dan industri dalam negeri kita,” ujarnya.

    Eddy juga mendorong agar PLN aktif mempromosikan proyek-proyek EBET kepada investor, pelaku energi, dan lembaga keuangan agar investasi di sektor EBET bisa melibatkan pelaku usaha swasta baik dari dalam dan luar negeri.

    “Karena nilai investasinya mencapai hampir 3000 triliun rupiah, PLN perlu menjangkau seluruh pelaku usaha bidang energi termasuk lembaga-lembaga keuangan agar porsi swasta lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini penting mengingat PLN juga harus berfokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan listrik desa, sebagai bagian dari tugas layanan publik PLN, yang nilainya di atas Rp 500 triliun,” paparnya.

    Menutup pernyataannya, Eddy berharap pembahasan RUU EBET bisa segera dituntaskan.

    “Saya berharap dalam masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan UU EBET sudah bisa kita tuntaskan dan sahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia bisa menjadi global leader baik di dalam aksi pengelolaan krisis iklim, maupun di sektor pengembangan energi terbarukan,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • IUP Raja Ampat dicabut, MPR: Indonesia tak main-main jaga lingkungan

    Pimpinan MPR dorong akselerasi pengembangan ekonomi karbon

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam sambutan kuncinya di pertemuan tahunan Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association atau IPA) mengatakan bahwa Indonesia siap lepas landas dalam mengembangkan ekonomi model baru, yaitu ekonomi karbon.

    “Dengan sumber daya alam seperti hutan, mangrove dan gambut serta pengembangan sumber-sumber energi terbaru kedepannya, Indonesia berpeluang menuai pendapatan baru untuk negara dari perdagangan karbon, pengembangan low carbon business, sekaligus menguatkan komitmen kita untuk melanjutkan program dekarbonisasi secara nasional,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang punya manfaat tambahan yakni penurunan emisi karbon, ibarat menembak dua sasaran dengan satu peluru.

    Eddy juga mengatakan bahwa jenis pengembangan usaha rendah karbon seperti hidrogen, amonia dan CCS memiliki dampak ekonomi positif yang sangat luas bagi Indonesia.

    “Dalam hal pengembangan CCS misalnya, kita akan memperoleh manfaat berupa investasi dalam jumlah besar, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan menyerap karbon baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

    Dia menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia, sehingga negara-negara yang membutuhkan tempat penyimpanan karbon seperti, Jepang, Korea, Singapura dan lain-lain, sangat tertarik untuk berinvestasi di sektor CCS di Indonesia.

    Eddy percaya bahwa potensi ekonomi karbon di Indonesia, ketika sudah dimaksimalkan, akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya.

    “Pengembangan CCS, perdagangan karbon dan hibah karbon merupakan sebagian kecil dari ekonomi karbon yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang baru, baik dari pajak transaksi karbon, jasa penyimpanan karbon atau industri pendukung lainnya dari bisnis karbon rendah,” kata Eddy.

    Eddy juga memberikan komitmennya untuk memfasilitasi dan mengakselerasi pengembangan low carbon business sesegera mungkin

    “Sebagai pimpinan MPR, saya mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dari sektor karbon di Indonesia. Bahkan saya juga akan mendorong agar berbagai inisiatif rendah karbon di sektor migas akan masuk di dalam revisi Undang-Undang Migas, yang Insha Allah akan kami bahas di DPR dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno berharap, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan kinerja.

    Melalui peningkatan produksi PHE yang notabene adalah kontributor terbesar, imbuh Eddy, diharapkan produksi migas nasional juga meningkat, sehingga memperkuat peran terhadap ketahanan energi nasional.

    Demikian disampaikan Eddy, menyikapi kinerja positif PHE pada Triwulan I 2025.  

    ”Ya, (peran PHE) memang sangat krusial. Saya percaya, ke depan PHE bisa melakukan peningkatan lebih banyak lagi. Makanya, harus terus didukung, terutama kekuatan finansialnya agar PHE mampu secara terus-menerus meningkatkan eksplorasi,” kata Eddy kepada media hari ini, Jumat (9/5/2025).

    Sebagai kontributor migas terbesar di Tanah Air, peran PHE dan anak-anak usahanya, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), memang sangat besar.

    Untuk minyak misalnya, PHE berkontribusi sekitar 69 persen produksi nasional. Karena itulah, jelas Eddy, PHE harus terus menjaga tingkat produksi. Sebab jika terjadi penurunan produksi, tentu akan berdampak cukup signifikan terhadap ketahanan energi nasional.

    ”Pasti dong, harus terus menjaga produksi. Karena penurunan produksi antara Pertamina dan KKKS lain, misal sama-sama 10 persen, tentu memiliki impact berbeda. Karena volume produksi Pertamina besar sekali dibandingkan KKKS yang lain. Sepuluh persen dari 100 kan berbeda dibandingkan 10 persen dari 20,” kata Eddy.

    Karena peran krusial itulah, PHE juga harus didukung agar benar-benar fokus. Eddy sependapat, PHE hendaknya tidak terlalu dibebani dengan hal yang bukan kewajiban pokoknya, karena bisa berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.

    Dalam kondisi sumur yang sudah mature, Eddy menilai, keberhasilan PHE meningkatkan produksi pada Triwulan I 2025, dilakukan melalui peningkatan aspek investasi, termasuk aspek drilling.

    ”Tentu dilakukan melalui upaya luar biasa. Artinya semakin banyak dilakukan investasi sektor pengeboran, maka semakin besar potensi untuk menemukan sumber migas baru untuk peningkatan produksi. Makanya, capaian PHE pada Triwulan I 2025, jelas merupakan prestasi,” tutup Eddy.

     
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi pencapaian dan inovasi yang dilakukan PHE, antara lain melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

    Termasuk di antaranya, dalam mempertahankan tingkat produksi migas di lapangan-lapangan tua.

    “PHM harus terus fokus pada peningkatan lifting minyak demi mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru,” tegas Bahlil saat kunjungan kerja ke  kerja ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS), 30 April 2025.

    Secara nasional, Bahlil juga optimistis target lifting 2025 akan tercapai.

    “Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580 ribu barel per day dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita 605 ribu barel per day di tahun 2025. Dan Insyaallah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN,” kata Bahlil ketika itu.

    Sebelumnya, PHE menyampaikan, pada Triwulan I 2025 berhasil meningkatkan produksi migas menjadi 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Triwulan I 2024 sebesar 1,042 MBOEPD.  

    Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

    Pencapaian Triwulan I 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama tahun 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.