Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil langkah tegas dengan menutup total seluruh pasar hewan selama dua pekan, mulai Kamis (16/1/2025) besok. Keputusan ini diambil menyusul wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin mengganas dan mengancam sektor peternakan di wilayah tersebut.
Penutupan ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus PMK yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi para peternak. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan surat edaran Bupati Pasuruan yang akan dilakukan selama dua minggu kedepan.
Pj Bupati Pasurua, Nurkholis menekankan bahwa pasar hewan merupakan titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah, sehingga potensi penyebaran virus PMK sangat tinggi. “Pasar hewan menjadi titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah. Ini membuat potensi penyebaran virus PMK menjadi sangat tinggi,” tegasnya, Rabu (15/1/2025)
Penutupan ini akan berlaku di sembilan pasar hewan di Kabupaten Pasuruan, meliputi delapan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan satu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pasar-pasar tersebut antara lain Pasar Hewan Nguling, Grati, Gondangwetan, Wonorejo, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Bangil, dan Pasar Desa Wonosari di Kecamatan Tutur.
Data terbaru menunjukkan bahwa kasus PMK di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 199 kasus sejak lonjakan pada Desember 2024. Meskipun tingkat kesembuhan tergolong tinggi, namun 16 ekor ternak dilaporkan mati dan 66 ekor lainnya masih dalam perawatan.
Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan mencegah penyebaran yang lebih luas. “Kami berharap dengan penutupan ini, kasus PMK bisa segera terkendali dan peternak kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Nurkholis.
Ketua Komisi II DPRD Pasuruan, Agus Setiya Wardhana, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan penutupan pasar hewan ini. Ia menyampaikan kekhawatiran jika wabah PMK dibiarkan meluas, dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian sektor peternakan di Pasuruan. “Penutupan pasar hewan adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” kata Agus.
Meskipun disadari bahwa penutupan pasar hewan akan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama para pedagang ternak, Agus meminta pemerintah daerah untuk terus memantau situasi dan memberikan dukungan kepada para peternak yang terdampak.
“Tentu harus dibarengi dengan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi para pedagang dan peternak selama masa penutupan pasar hewan berlangsung. (ada/kun)