Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Airlangga (Unair) oleh Dekanat Fakultas.

Perlu diketahui, pembekuan tersebut adalah buntut dari karangan bunga satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipasang BEM Fisip Unair.

“Kalau memang ingin ditegur, jangan membekukan organisasinya, tetapi berilah masukan agar suatu hal yang menjadi concern mahasiswa bisa tersampaikan dengan cara yang sesuai,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

Politikus Golkar ini berkata demikian lantaran dirinya khawatir akan masa depan kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Dia berharap, kebebasan berorganisasi tidak akan dibatasi.

“Karena saya kira di satu sisi, kita juga ingin adik-adik mahasiswa itu memang memiliki atau mengasah daya kritisi mereka. Kemudian kita juga memiliki Undang-Undang untuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berasosiasi,” imbuhnya. 

Kendati demikian, dia menegaskan di sisi lain tentunya juga diperlukan cara tertentu untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan budaya Indonesia.

“Tapi di sisi lain, kita juga tentunya mengharapkan ada satu cara mengkomunikasikan sesuatu yang lebih mungkin dianggap lebih proper atau lebih sesuai dengan iklim budaya kita. Khususnya kepada seorang pemimpin,” tandasnya.

Sebelumnya, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP yang sebelumnya menjadi sorotan publik. 

“Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik,”kata Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto dilansir dari Antara, Senin (28/10/2024).  

Dia menegaskan pentingnya menjaga marwah akademik dan mendorong mahasiswa untuk menghindari bahasa yang kasar dalam kegiatan politik.