Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan mendesak Pemprov Jatim dan Bali memperkuat komunikasi kelembagaan agar pelaksanaan peluncuran layanan kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang direncanakan berlangsung pada 16 Juni 2025 tidak menimbulkan gesekan administratif maupun sosial.
Martin menilai bahwa proyek ini berpotensi besar membawa manfaat, namun tidak boleh luput dari prinsip keadilan sosial dan koordinasi antarwilayah.
“Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” tegas Martin, Sabtu (7/6/2025).
Lebih lanjut, Martin menegaskan pentingnya studi komprehensif sebelum layanan kapal cepat dioperasikan secara massal. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini.
“Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang,” ujarnya.
Martin juga menegaskan perlunya skenario darurat jika terjadi hambatan operasional yang bisa merugikan masyarakat. Dia mencontohkan potensi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bahkan bencana alam sebagai risiko yang harus diantisipasi.
“Harus ada rencana darurat bila terjadi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bencana alam. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” sambungnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), Martin menyatakan akan terus memantau implementasi rute kapal cepat dari Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi menuju Serangan, Denpasar, Bali. Dia menyebutkan bahwa manfaat layanan ini tidak boleh terbatas pada segelintir kalangan.
“Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat,” tegasnya.
Dalam konteks arus mudik dan lonjakan penumpang pada hari libur, Martin melihat kapal cepat ini bisa menjadi solusi konkret dari penumpukan antrean di penyeberangan tradisional Ketapang–Gilimanuk. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang membutuhkan kecepatan dan kepastian waktu perjalanan.
“Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu,” pungkas Martin. [asg/ian]