Depok –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara kenaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit. Menurutnya, target itu tidak akan sulit dicapai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bila mendapat pendanaan yang cukup.
Hal ini disampaikan Erick usai meninjau hunian Transit Oriented Development (TOD) Samesta Mahata Margonda di Depok bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Erick optimistis, target pembangunan itu bisa dicapai apabila bank Himbara tersebut diberi kesempatan.
“Kalau BTN ini diberikan kesempatan, pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800.000 rumah, secara supporting untuk financial. Nah, kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa?,” kata Erick di Depok, Rabu (27/11/2024).
Erick mengatakan, instansi yang dipimpinnya merupakan kementerian korporasi, bukan kementerian regulasi. Oleh karena itu, persoalan regulasi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para perusahaan pelat merah, termasuk pendanaan.
Atas kondisi ini, ia merasa senang Maruarar menyampaikan kepadanya beberapa terobosan untuk disinergikan bersama. Salah satu terobosan yang paling disorotinya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tenornya direncanakan untuk diperpanjang hingga 30 tahun.
“Yang kedua bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, rumah rakyat versi apartemen lah yang harganya Rp 270 jutaan. Nah itu juga ada tentu isu regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, penyesuaian regulasi terkait pembiayaan dari pemerintah untuk pengembang sangat penting. Dalam hal ini, apabila setidaknya 50% pembiayaan modal awal konstruksi bisa mendapat dukungan, maka akan meringankan beban pengembang.
“Kalau selesai 100% baru mulai dianggarkan ya kan ongkos konstruksinya sendiri ada cost-nya. Jadi kalau anggap misalnya, sudah jelas 50%, itu bisa langsung dianggarkan, ini kan bisa mempermudahkan dan uang yang tadi dianggarkan itu bisa dibangun lagi untuk tempat yang lain,” kata dia.
Sebagai informasi, rencana kenaikan kuota FLPP tahun depan menjadi 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Menurutnya, KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.
“Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024) dikutip dari detikProperti.
Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.
“Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan,” katanya.
(shc/ara)