Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga tahun setelah merebut kekuasaan, junta militer Myanmar masih berjuang untuk mendapatkan kendali. Beberapa bulan terakhir, mereka mengalami kekalahan memalukan, sehingga meningkatnya kritik terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing.
Junta telah kehilangan wilayah penting di utara sepanjang perbatasan dengan China, dan di barat, dekat perbatasan India. Di wilayah lain, pihak militer masih terjebak dalam pertempuran sengit dengan kelompok-kelompok anti-kudeta, dan tidak mampu menghentikan gerakan perlawanan yang gigih.
Meski begitu, PBB mengatakan sekitar dua pertiga wilayah negara itu masih dilanda konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di media sosial, komentator pro-militer menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Min Aung Hlaing.
Beberapa waktu lalu, seorang biksu ultranasionalis, Pauk Sayardaw, menyerukan agar Min Aung Hlaing mengundurkan diri. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah protes di Pyin Oo Lwin, sebuah kota di wilayah Mandalay yang memiliki kehadiran militer dalam jumlah besar dan merupakan rumah bagi Akademi Layanan Pertahanan elit.
Kelompok yang Melawan
Myanmar dilanda konflik berkepanjangan sejak tahun 2021, ketika militer merebut kekuasaan melalui kudeta, menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut, yang membuat marah masyarakat, memicu protes jalanan besar-besaran yang menyerukan kembalinya demokrasi.
Ketika kekerasan junta menyebabkan demonstrasi tidak lagi aman, masyarakat mengangkat senjata untuk melawan penindasan militer, seringkali hanya dilengkapi dengan senjata rakitan.
Ada banyak kelompok berbeda yang berperang melawan junta, termasuk kelompok sipil pro-demokrasi baru yang mengangkat senjata setelah kudeta, yang dikenal sebagai kekuatan pertahanan rakyat (PDF). Banyak di antara mereka yang bersekutu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang dibentuk untuk menentang junta.
Beberapa kelompok etnis bersenjata yang lebih tua, yang telah lama berperang melawan militer untuk mencapai kemerdekaan, juga berperang melawan junta. Meskipun mereka semua menentang militer, tujuan spesifik mereka, dan sejauh mana kelompok-kelompok ini terkoordinasi berbeda-beda.
Hukuman dari China
Sudah lama konflik ini menemui jalan buntu. Namun konflik tersebut bergeser pada tanggal 27 Oktober, dengan diluncurkannya operasi oleh beberapa kelompok kelompok etnis bersenjata yang berpengalaman, yang dikenal sebagai Aliansi Persaudaraan. Operasi tersebut, yang dikoordinasikan dengan kelompok anti-kudeta baru, bertujuan untuk merebut wilayah dari junta di bagian utara negara itu.
Keberhasilan kampanye Aliansi Persaudaraan yang cepat memicu serangan baru di wilayah lain di negara ini dan memberikan dorongan moral yang besar bagi perlawanan pro-demokrasi. Kemajuan di bidang lain, termasuk wilayah selatan negara tersebut, berjalan lebih lambat, dan harapan bahwa efek domino dapat memberikan pukulan telak terhadap militer telah memudar.
Para analis juga memperingatkan bahwa meskipun kelompok-kelompok yang terlibat dalam Aliansi Ikhwanul Muslimin diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi yang lebih luas, mereka memiliki ambisi teritorial mereka sendiri.
Yun Sun, rekan senior dan salah satu direktur Program Asia Timur di Stimson Center, mengatakan China telah memberikan persetujuan diam-diam untuk operasi Aliansi Persaudaraan.
“China bermaksud untuk menghukum junta,” kata Sun, seperti dikutip The Guardian. Namun sejak saat itu, mereka telah memperjelas kepada kelompok-kelompok tersebut bahwa mereka menginginkan kembalinya stabilitas.
China diketahui frustrasi dengan junta atas kegagalannya dalam menekan operasi penipuan yang sedang booming yang menargetkan warga negara China.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pemberontakan di Tetangga RI Memanas, Militer Mulai Kewalahan
(luc/luc)
