TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), Prof Tikki Pangestu, menyebut dunia termasuk Indonesia terus berupaya menurunkan angka prevalensi merokok. Saat ini ada 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi penduduk yakni sekitar 273 juta orang.
Dalam sejumlah penelitian disebutkan terkait strategi pengurangan risiko tembakau atau tobacco harm reduction (THR) diharapkan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berhenti merokok. Pendekatan ini menawarkan produk alternatif yang rendah risiko kesehatan.
Seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan maupun kantong nikotin. Namun, adopsi strategi ini masih mengalami banyak hambatan.
Meskipun ada bukti tentang potensi manfaat produk tembakau alternatif dalam mengurangi risiko kesehatan, masih banyak pihak yang abai terhadap hal tersebut. Diantaranya WHO yang tidak pernah mempertimbangkan potensi ini dalam mengurangi prevalensi merokok.
“Produk tembakau alternatif ini tidak digunakan secara luas untuk mengatasi epidemi merokok yang terjadi di dunia. Hal itu benar-benar mempengaruhi saya sebagai seorang ilmuwan. Mengapa para pembuat kebijakan, WHO, mengabaikan begitu saja bukti yang saya yakini sangat kuat bahwa produk ini benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ungkap Prof Tikki, Senin (14/4/2025).
Prof Tikki menilai, ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat utama dalam penerapan pengurangan risiko tembakau. Pertama adalah kuatnya lobi dari kelompok pengendalian antitembakau yang memiliki sumber daya besar dan pendanaan kuat.
Kedua adalah posisi WHO. Prof Tikki melanjutkan, negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah cenderung mengikuti arahan WHO yang memiliki sikap menolak terhadap pendekatan pengurangan risiko tembakau.
Dampaknya, negara-negara tersebut seringkali mengalami keterbatasan dalam menilai manfaat dari implementasi pendekatan pengurangan risiko tembakau melalui penggunaan produk-produk tembakau alternatif.
Ketiga, maraknya disinformasi tentang produk tembakau alternatif yang menyebabkan pemerintah dan organisasi kesehatan menolak untuk lebih terbuka terhadap potensi produk tembakau alternatif. Salah satu bentuk disinformasi yang paling umum adalah anggapan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang sama dengan rokok.
“Semua poin tersebut cukup sulit diatasi dan mencerminkan posisi yang hampir tidak dapat didamaikan. Kelompok pengendalian tembakau bertujuan menciptakan masyarakat bebas nikotin, bagi saya itu bersifat ideologis dan sangat tidak mungkin tercapai. Sementara itu, kami di komunitas pengurangan dampak buruk tembakau memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang lebih pragmatis,” ujarnya.
