“Pada akhirnya publik melihat sebuah keniscayaan ataupun kemustahilan intervensi PSI terhadap hasil karya-karya dari Roy Suryo,” ucapnya.
Ia juga menuturkan, langkah Roy Suryo selama ini masih berada di jalur akademik dan dapat diuji kebenarannya.
“Untuk ranah pembuktian dalam bentuk otentik ataupun kerja-kerja nyata yang dilakukan Roy Suryo, saya pikir PSI tidak mempunyai kewenangan atau tekanan terhadap isu-isu ijazah Jokowi dan bahkan Gibran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru melihat apa yang dilakukan Roy Suryo CS masih dalam koridor yang wajar.
“Kita melihat langkah-langkah yang sudah diambilnya adalah langkah rasional dan masih dalam koridor akademik,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan, bahwa pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya menjadi pijakan utama dalam menyikapi isu ini.
“Saya mewanti-wanti saja ketika kemarin Jokowi dan Rektor juga sudah hadir dalam sebuah momen di Senatalis Fakultas Kehutanan, dan Rektor sendiri sudah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus terhormat dari UGM,” imbuhnya.
Menurut Heru, hal tersebut secara resmi mempertegas posisi akademik Jokowi sebagai bagian dari alumni UGM.
“Ini secara kolektivitas dari pihak universitas yang sudah mempublikasikan bahwa Jokowi secara resmi sudah menjadi bagian dari alumni atau lulus dari Fakultas Kehutanan,” jelasnya.
Heru bilang, PSI kemungkinan melihat pernyataan rektor itu sebagai bentuk legitimasi politik terhadap Jokowi.
“Benang merahnya di sini, bahwa apa yang sudah menjadi langkah Jokowi dan Rektor UGM dengan menghadiri acara tersebut dipandang oleh PSI sebagai bagian dari legitimasi Jokowi,” tandasnya.