Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata senilai US$8 miliar (setara Rp129,5 triliun) kepada Israel untuk membantu agresi ke wilayah Gaza.
Salah seorang sumber yang mengetahui hal tersebut mengungkap bahwa rencana penjualan senjata itu untuk mendukung rencana jangka panjang Israel.
“Departemen Pertahanan secara informal telah memberi tahu Kongres mengenai rencana penjualan amunisi senilai US$8 miliar untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel dengan memasok kembali persediaan amunisi penting dan kemampuan pertahanan udara,” ujar sumber tersebut, Sabtu (4/1), mengutip AFP.
Departemen Luar Negeri AS mengirimkan pemberitahuan informal mengenai penjualan tersebut kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Jumat, hari pertama Kongres yang baru dan hanya beberapa minggu sebelum pemerintahan Biden meninggalkan jabatannya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tahun lalu menuduh pemerintahan Biden menahan penjualan senjata ke Israel. Kendati begitu, utusan Biden menyebut bahwa klaim tersebut “tidak bermutu” dan “yang lebih penting lagi, sama sekali tidak benar.”
Israel terus menghadapi tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas pelanggaran hukum internasional, termasuk dalam penggunaan senjata AS. Pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa “masuk akal untuk menilai” bahwa senjata AS telah digunakan oleh pasukan Israel di Gaza dengan cara-cara yang “tidak sesuai” dengan hukum kemanusiaan internasional, namun tidak secara resmi mengatakan bahwa Israel telah melanggar hukum tersebut.
Melansir CNN, penjualan yang diusulkan mencakup rudal AIM-120C-8 AMRAAM yang akan digunakan untuk melawan ancaman dari udara, termasuk pesawat tak berawak. Ini juga mencakup peluru artileri; rudal Hellfire AGM-114; Bom Diameter Kecil (SDB); perangkat ekor JDAM; hulu ledak seberat 500 pon; dan sekering bom FMU-152A/B.
Pejabat AS itu mengatakan bahwa penjualan yang diusulkan itu dimaksudkan “untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel dengan memasok kembali persediaan amunisi penting dan kemampuan pertahanan udara.”
“Presiden telah menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela warga negaranya, sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan untuk menghalangi agresi dari Iran dan organisasi-organisasi proksi,” kata mereka.
“Kami akan terus menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk pertahanan Israel,” lanjutnya.
Pejabat itu juga mencatat bahwa beberapa produksi dan pengiriman amunisi dapat dipenuhi melalui stok AS saat ini, tetapi “sebagian besar akan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun hingga beberapa tahun untuk dikirim.”
Proses pemberitahuan informal adalah praktik umum di mana komite kongres yang relevan – dalam hal ini Hubungan Luar Negeri DPR dan Hubungan Luar Negeri Senat – mendapatkan informasi tentang penjualan yang direncanakan, yang memungkinkan pimpinan komite untuk menyampaikan keprihatinan, memberikan masukan, atau melakukan penangguhan.
(tim/dmi)
[Gambas:Video CNN]
