Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania mengungkapkan sejumlah persoalan yang dilaporkan jemaah untuk musim haji 2025 ini. Yakni, soal pembagian kamar yang tidak jelas, terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.
Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan layanan haji, namun justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” kata Dini kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (17/5/2025).
Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah. “Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.
Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.
“Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.
Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.
Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). [tok/beq]