Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joe Biden disebut akan mengumumkan larangan pengembangan lapangan minyak dan gas lepas pantai baru di areal seluas 625 juta hektar di wilayah perairan pesisir Amerika Serikat, termasuk Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko bagian timur. Kebijakan ini disebut bertujuan melindungi ekosistem laut dan masyarakat pesisir dari risiko tumpahan minyak serta mendorong langkah mitigasi perubahan iklim.
Sumber Bloomberg mengungkap kebijakan ini akan diumumkan pada Senin (6/1/2025) waktu setempat. Sumber yang menolak dikutip namanya itu merupakan langkah ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan permanen terhadap wilayah pesisir. Meski demikian, larangan tersebut tidak mencakup wilayah tengah dan barat Teluk Meksiko, area yang telah lama menjadi pusat produksi minyak AS, menyumbang sekitar 14% dari total produksi bahan bakar negara tersebut.
Keputusan ini memperkuat kredibilitas Biden dalam isu perubahan iklim sekaligus memperdalam catatannya terkait konservasi lingkungan. Namun, kebijakan ini menghadapi kritik dari industri energi, yang menyebutnya berisiko melemahkan kekuatan energi AS di tengah meningkatnya permintaan bahan bakar.
Biden menggunakan hukum federal tahun 1953 yang memungkinkan presiden melarang penyewaan wilayah laut untuk eksplorasi minyak. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan permanen yang sulit dibatalkan oleh penerusnya. Sebelumnya, Presiden Donald Trump gagal mencabut perlindungan serupa yang diberlakukan Barack Obama, setelah pengadilan federal memutuskan pembatalan tersebut tidak sah.
Meski larangan ini tidak memengaruhi aktivitas pengeboran pada kontrak yang telah ada, kebijakan tersebut menutup peluang eksplorasi baru di wilayah seperti Pasifik selatan dan Teluk Meksiko bagian timur. Kawasan ini menjadi area eksplorasi yang menarik karena memiliki potensi besar.
Menurut kelompok lingkungan Oceana, rencana kebijakan ini memberikan perlindungan yang signifikan bagi pantai AS dan menjadi kemenangan besar dalam konservasi laut. Namun, American Petroleum Institute, organisasi industri minyak terkemuka, menyebut langkah ini sebagai hambatan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
“Pendekatan yang salah arah dari pemerintahan Biden terus melemahkan keunggulan energi negara kita,” kata Dustin Meyer, wakil presiden American Petroleum Institute.
Keputusan ini juga memiliki dampak politik, terutama dalam mendukung basis pendukung Biden di kalangan kelompok lingkungan. Namun, kebijakan ini kemungkinan menjadi target revisi oleh Trump, yang akan menjabat kembali pada akhir Januari 2025 ini.
