Jelang Lebaran, Pangan Bermasalah Paling Banyak Ditemukan di Wilayah Ini

Jakarta –

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Hasilnya, BPOM masih saja menemukan banyak pangan bermasalah yang siap dipasarkan ke masyarakat.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan ini dibagi ke dalam lima tahap, dimulai pada 24 Februari hingga 26 Maret nanti. Menurutnya, langkah ini diambil BPOM untuk memastikan keamanan pangan di masyarakat.

“Target intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 meliputi sarana peredaran, produk pangan olahan terkemas, dan makanan untuk buka puasa (takjil),” kata Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

“Target sarana yang diawasi meliputi importir, distributor, retail modern maupun tradisional,” sambungnya.

Berikut adalah wilayah-wilayah dengan temuan produk pangan paling banyak selama pengawasan yang dilakukan BPOM.

5 Wilayah dengan Pangan Tanpa Izin Edar Terbesar

Jakarta 9.195 pieces (46,45 persen)Batam 2.982 pieces (15,06 persen)Tarakan 2.044 pieces (10,33 persen)Balikpapan 1.185 (5,99 persen)Pontianak 487 pieces (2,46 persen)

Jenis pangan yang ditemukan tanpa izin edar merupakan makanan impor dari Malaysia, China, hingga Arab Saudi berupa minuman serbuk, permen, biskuit, buah kering, bumbu, dan BTP (bahan tambahan pangan).

5 Wilayah dengan Pangan Kedaluwarsa Terbesar

Manokwari 2.307 pieces (16,13 persen)Kab. Bungo 2.038 pieces (14,25 persen)Kupang 1.835 pieces (12,83 persen)Bandung 949 pieces (6,64 persen)Palangkaraya 856 pieces (5,99 persen)

5 Wilayah dengan Pangan Rusak Terbesar

Mataram 199 pieces (13,83 persen)Kab. Bungo 189 pieces (13,13 persen)Mamuju 131 pieces (9,10 persen)Surabaya 107 pieces (7,44 persen)Merauke 104 pieces (7,23 persen)

BPOM juga melakukan pengawasan patroli siber untuk memantau peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital, termasuk e-commerce.

Dalam pengawasan ini, BPOM menemukan 4.374 tautan yang menjual produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), dengan mayoritas produk berasal dari Malaysia, Jepang, Nigeria, Singapura, Australia, dan Belgia.

“Total nilai ekonomi temuan yaitu Rp 16,5 miliar dengan nilai ekonomi Rp 15,9 miliar merupakan hasil pengawasan dari patroli siber online,” tutupnya.

(dpy/up)