TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Iwan Syahril mengatakan fokus utama dalam memecahkan masalah pendidikan adalah krisis pembelajaran. Menurutnya, krisis pembelajaran hanya dapat diatasi melalui dukungan teknologi dalam sistem pendidikan, hanya saja harus ada penyesuaian. Artinya, kementerian perlu mengubah cara kerja pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi.Sebelumnya, kata Iwan, kementerian lebih fokus menyusun program dan teknologi lebih dulu tanpa melibatkan pengguna. Melalui kebijakan Merdeka Belajar besutan Menteri Nadiem Anwar Makarim, skemanya diubah agar tim teknologi menjadi mitra dalam proses merancang program dan teknologi pendukungnya.Program atau produk teknologi yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran dirancang secara bersama-sama. Artinya, pengguna tidak serta merta diminta menjalankan program atau produk teknologi yang sudah selesai dibuat, tanpa tahu kebutuhan dari sisi pengguna itu sendiri.”Tim teknologi dan tim desain program itu saling berkomunikasi sejak awal, sehingga kita bisa fokus kepada user,” ujar Iwan dalam diskusi daring bertajuk ‘Peran Transformasi Digital dalam Peningkatan Kualitas Ekosistem Pendidikan’ pada Selasa, 14 November 2023.Iwan juga menekankan tim teknologi tidak bisa menyamakan kemampuan teknologinya dengan pengguna atau user. Namun, tim harus membentuk program teknologi dari perspektif pengguna, bagaimana mereka dapat menggunakannya. Selain itu, produk teknologi yang dihasilkan harus konsisten dengan arah kebijakan serta dikembangkan oleh sumber daya manusia yang mumpuni secara berkesinambungan.”Ini tentunya membutuhkan komunikasi dan proses berkelanjutan, sehingga produk yang dihasilkan betul-betul user friendly. Kemudian, kita harus merancang produk-produk teknologi yang sesuai dengan arah kebijakan, sehingga semuanya saling mendukung,” kata Iwan.Selaras dengan pernyataan Iwan, Heni K. dari The SMERU Research Institute mengatakan, kebijakan bidang sains, teknologi dan inovasi di dunia pengajaran perlu memerhatikan empat aspek. Mulai dari aspek institusi, norma, aktor, hingga sumber daya. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan akan relevan dengan transformasi pendidikan dan platform digital bisa berjalan seefektif mungkin.”Nah, kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan terkait dengan pengembangan STI (Science, Technology, and Innovation) juga perlu memperhatikan keempat hal tersebut di atas,” kata Heni.Ekosistem teknologi pendidikanIwan memaparkan, ekosistem teknologi pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan meliputi delapan platform. Ada Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, Kampus Merdeka, Kedaireka, Akun belajar.id, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau ARKAS, TanyaBOS, dan SIPLah.Iklan
Platform Merdeka Mengajar, dikhususkan untuk membantu guru-guru, kepala sekolah dan pengawal sekolah untuk bisa mengajar serta belajar. Sedangkan Rapor Pendidikan pendidikan merupakan hasil dari asesmen nasional dengan penggunaan sesederhana mungkin atau user friendly.Dengan demikian, guru-guru, kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah seluruh Indonesia bisa mengakses dengan sangat mudah. Di samping itu, seluruh pemangku kebijakan bisa menyusun perencanaan berbasis pada data di dalam Rapor Pendidikan.”Jadi, tidak saja perencanaan dan penganggaran yang sifatnya copy-paste dari tahun sebelumnya karena daya serapnya sudah sangat baik. Tapi, melihat kepada apa permasalahan, terutama permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh sekolah atau daerahnya,” jelas Iwan.Kemudian, ada akun belajar.id. Platform ini digunakan sebagai single sign-on bagi para pendidik dalam mengakses berbagai fitur platform teknologi. Sementara ARKAS diperuntukkan dalam hal perencanaan, sehingga dapat memudahkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Platform TanyaBOS dihadirkan untuk menjawab kebingungan-kebingungan mengenai Bantuan Operasional Sekolah.Terakhir, ada platform Siplah, semacam e-commerce yang mana sekolah bisa berbelanja di sana. Iwan mengungkapkan, visi kementerian adalah implementasi sistem yang mana seluruh pembelanjaan sekolah direkam dalam platform. Dengan demikian, penggunaan anggaran bisa lebih transparan, akuntabel, aman dan nyaman bagi berbagai pemangku kepentingan sekolah.”Karena mereka biasanya bingung baca petunjuk teknis, interpretasinya bermacam-macam. Sekarang, mereka tinggal melakukan prosesnya saja,” ujarnya.Pilihan Editor: Begini Cara Cek KTP Anda Dipakai Pinjol atau TidakSelalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
