Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum sepekan diisi dengan beragam berita mulai dari angkat suaranya Presiden ke-71 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ijazah hingga terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI.
Berikut isu politik-hukum Beritasatu.com selama sepekan:
1. Soal Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran, Jokowi: Agenda Besar Politik
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal maraknya tuduhan terhadap dirinya terkait penggunaan ijazah palsu. Menurutnya, isu ini bukanlah sekadar serangan personal, melainkan bagian dari agenda besar politik yang ditujukan untuk menjatuhkan reputasi dirinya setelah menjabat sebagai kepala negara selama sepuluh tahun.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar untuk men-downgrade saya,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
2. Puan: Putusan MK Soal Pemilu Terpisah Langgar UUD 1945
Ketua DPR Puan Maharani melontarkan kritik tajam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilu nasional dan pemilu lokal digelar secara terpisah. Ia menyebut keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut Puan, dalam konstitusi telah ditegaskan pemilu harus diselenggarakan setiap lima tahun, bukan dipisahkan dengan jeda waktu 2,5 tahun seperti yang diputuskan MK. “Terkait dengan MK, semua partai politik mempunyai sikap yang sama pemilu, sesuai undang-undang, dilakukan setiap lima tahun,” ujar Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).