Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepengurusan DPC PDI Perjuangan (PDIP) Sidoarjo masa bakti 2025–2030 resmi ditetapkan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) yang berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
Ketua DPP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Timur, MH Said Abdullah, memimpin sidang dan membacakan surat keputusan rekomendasi dengan menetapkan tiga unsur pimpinan DPC, yaitu Hari Yulianto sebagai Ketua, Raymond Tara Wahyudi sebagai Sekretaris, serta Hj. Kasipah sebagai Bendahara.
Said Abdullah menjelaskan bahwa konfercab merupakan agenda konsolidasi lima tahunan untuk mereposisi dan menyegarkan kepengurusan di semua tingkatan. Ia mengingatkan para kader agar responsif terhadap perubahan zaman.
“Perubahan berjalan cepat. Kader dan kepengurusan harus adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi serta program perjuangan PDI Perjuangan,” tegasnya.
Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sidoarjo yang berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
Formasi pengurus DPC PDIP Sidoarjo berjumlah 21 kader dengan latar belakang beragam, mulai dari aktivis partai, profesional, akademisi, hingga praktisi kebudayaan dan pelaku ekonomi kreatif. Komposisi kepengurusan juga memuat unsur perempuan.
Ditemui seusai acara, Ketua DPC Hari Yulianto menyampaikan bahwa selain penetapan kepengurusan, konfercab menghasilkan sejumlah rekomendasi organisasi, termasuk sikap politik, konsolidasi struktur, dan program kerja.
Untuk sikap politik, DPC mengikuti kebijakan DPP secara nasional. Di tingkat lokal, DPC PDIP akan menjadi mitra kritis pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
“Sebagai mitra, kami mendukung program pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun jika tidak berjalan, kami akan memberikan kritik secara terbuka maupun melalui petugas partai di DPRD Sidoarjo,” ujarnya.
Hari yang juga anggota DPRD Jawa Timur menjelaskan bahwa konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dijadwalkan berlangsung Januari–April 2026, mengikuti agenda nasional.
Program kerakyatan, lanjutnya, akan dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat Sidoarjo dan sinkron dengan program nasional. Ia memastikan program kepartaian tetap berjalan meski dalam masa transisi kepengurusan.
“Selama masa transisi ini, Baguna tetap siaga membantu masyarakat korban bencana,” tambahnya.
Hari mencontohkan respons cepat Baguna saat mengevakuasi santri korban runtuhnya gedung Ponpes Al Khoziny, serta membuka dapur umum dan menyalurkan logistik bagi warga Kedungbanteng yang terdampak banjir awal Desember 2025. (isa/but)