Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki sejumlah program selama pemerintahan sekarang. Ini mencakup konektivitas hingga pengembangan talenta digital dalam negeri.
Dalam pemaparannya saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan sejumlah rancangan program dan program jangka pendek kementeriannya. Rancangan program dibagi menjadi tiga bagian yakni inclusive, empowering, serta trusted dan sovereign.
Untuk inklusif, Meutya menjelaskan diwujudkan dalam konektivitas. Mulai dari terkait konektivitas broadband, Seperti konektivitas broadband, penyiaran, layanan pos, dan komunikasi khusus.
Terkait konektivitas broadband, ini juga terkait manajemen spektrum frekuensi, peningkatan akses kualitas keterjangkauan, mendorong industri perangkat digital dalam negeri dan memastikan industri telekomunikasi yang berkelanjutan.
Untuk empowering atau memberdayakan terkait ekosistem digital. Yakni pertumbuhan ekonomi digital, SDM digital nasional berdaya saing, dan masyarakat digital produktif.
“Prinsip memberdayakan diarahkan untuk membentuk ekosistem digital yang mampu menumbuhkan ekonomi digital melalui peningkatan nilai transaksi digital dan daya saing bisnis, mewujudkan sumber daya manusia digital mewujudkan masyarakat digital dan selanjutnya prinsip dipercaya dan berdaulat,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).
Terakhir untuk Trusted dan Sovereign terkait pemerintah digital, ruang digital produktif dan informasi dan komunikasi publik.
Program jangka pendek
Kementerian Komdigi juga menyiapkan sejumlah program jangka pendek. Salah satunya adalah penataan kelembagaan mengingat adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi.
“Penataan kelembagaan termasuk penataan struktur organisasi proses bisnis, program kerja pasca-transformasi dan menjadi Kementerian Komdigi,” ungkap Meutya.
Program Jangka Pendek juga mengenai penyelesaian regulasi teknis bersama kementerian/lembaga terkait. Beberapa di antaranya adalah rancangan peraturan pemerintah RPP Turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan rancangan peraturan Presiden atau Perpres dari kelembagaan PDP itu sendiri.
Pemerataan telekomunikasi dengan menyediakan layanan 4G. Ini dilakukan pada wilayah non 3T dan ditargetkan sebanyak 65 desa.
Pembagunan Pusat Data Nasional (PDN) juga jadi salah satu program. Meutya mengatakan selain yang sudah diketahui Cikarang, lokasi lainnya tidak akan diungkapkan kepada publik karena alasan kerawanan atau menjaga national interest.
Talenta digital juga jadi fokus jangka pendek. Akan ada 100 ribu talenta digital pada tahun 2024.
“Jadi untuk 2024 kami hampir insyallah nanti dapat targetnya 100 ribu talenta digital, kurang saat ini posisi kurang 4.600 lagi untuk kita lakukan literasi digital untuk sampai kepada target itu,” ucapnya.
(dem/dem)
