Jakarta, CNBC Indonesia – Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas penting yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi di negara-negara pembudidayanya. Untuk itu, guna menciptakan nilai tambah lebih, diperlukan berbagai kebijakan komprehensif dan kerja sama banyak pihak, agar sektor ini mampu berkembang serta mencapai keberlanjutan di segala aspek.
Negara-negara produsen kelapa sawit yang bergabung di Dewan negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) seperti Malaysia dan Honduras, terus berusaha maksimal dalam meningkatkan kapasitas industri sawit terutama bagi petani kecil. Langkah ini dilakukan agar pelaku dapat menerapkan semangat sekaligus prinsip keberlanjutan dalam industri minyak sawit.
Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Indonesia, Musdhalifah Machmud mengatakan, usaha membantu petani kecil mencapai prinsip keberlanjutan dimulai dari Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ISPO menjadi sistem sertifikasi yang terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk industri minyak sawit tanah air. Sertifikasi itu membuat para produsen minyak sawit, tidak terkecuali para petani kecil, dapat menyelaraskan struktur, aspek ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan kelapa sawit.
“Dalam hal keberlanjutan, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sistem sertifikasi berkelanjutan untuk industri minyak sawit yang dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO sejak tahun 2011,” ujarnya melalui sambutan secara virtual di CPOPC International Smallholders Workshop and Field Visit 2023, di Melaka, Malaysia, Senin (24/7/2023).
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan perbaikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas kelapa sawit bagi petani kecil, termasuk penerapan praktik pertanian yang baik, fasilitasi dan advokasi bagi petani kecil, serta pelatihan dan pendidikan petani kecil untuk bekerja di badan usaha.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus mendorong pembentukan kelembagaan petani kecil, baik sebagai kelompok tani korporasi maupun badan usaha desa. Dengan adanya kelembagaan petani kecil, Musdhalifah mengatakan mereka bisa mendirikan perusahaan swasta atau sejenisnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan untuk mentransfer teknologi dan inovasi, hingga sumber keuangan.
“Namun, petani kecil perlu mengunggah prinsip keberlanjutan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan operasional mereka, karena pembangunan berkelanjutan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dunia terkait permintaan minyak sawit,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan harapan akan adanya keseimbangan dalam masyarakat, ekonomi dan lingkungan.
“Penting bagi petani kecil untuk dibimbing dan didukung dalam mewujudkan keberlanjutan. kolaborasi yang kuat di antara negara-negara anggota CPOPC diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut,” imbuh dia.
Di sisi lain, Sekjen Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Da’to Mad Zaidi Bin Mohd Karli menuturkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan bagi petani kecil sawit di Malaysia didorong lewat aspek praktik penanaman yang baik. Seperti penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida yang tepat, teknik panen yang efisien, serta menjaga kelembaban tanah.
“Dengan berbagi pengetahuan ini, kami bertujuan membantu petani kecil memaksimalkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.
Dia percaya bahwa adopsi teknologi yang telah dilakukan Pemerintah Malaysia bisa sangat membantu menuju petani kecil mencapai berkelanjutan. Misalnya, sejumlah program transfer teknologi (TOT) telah diselenggarakan oleh dewan minyak sawit Malaysia.
Program itu digaungkan untuk mendorong kemajuan teknologi dan mendorong pengelolaan sumber daya di antara program petani kecil yang menawarkan manfaat besar, sehingga memungkinkan mereka meningkatkan hasil panen dan kualitas.
Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah memperkenalkan skema diskon yang ditujukan untuk membantu petani memperoleh mesin panen yang disebut ‘Cantas’ yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka.
“Skema ini adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di perkebunan kelapa sawit dan selanjutnya mempromosikan mekanisasi, adopsi di kalangan petani kecil,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Director of Strategy and Policy of CPOPC Puah Chiew Wei menambahkan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya industri ini berkontribusi pada pencapaian untuk sebagian besar dari 17 tujuan SDGs tersebut.
“Untuk tahun lalu, anggota CPOPC merupakan negara terbesar sebagai pengimpor minyak terbesar. Ini benar-benar memberikan kontribusi sekitar 13% dari minyak sawit global,” ungkap Puah dalam presentasinya yang menyorot potensi dampak European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) pada kelompok petani sawit.
Untuk diketahui peningkatan kapasitas petani kecil mendapatkan sertifikasi keberlanjutan dan praktik pertanian yang baik menjadi topik yang dibahas CPOPC dalam International Smallholders Workshop and Field Visit. Dengan tema “Improvement of Sustainable Certification Achievement, Enhance of Good Agricultural Practices, and Lesson Learned on Technology Adoption”, lokakarya menjadi sarana bagi para peserta untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang praktik pertanian yang baik dan memperkuat pemahaman tentang keberlanjutan.
Lokakarya tersebut juga mencakup kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit milik Sime Darby di Ladang Merlimau dan perkebunan rakyat di Paya Dalam. Peserta yang terdiri dari 12 petani plasma Indonesia dan 12 petani Malaysia, serta 9 perwakilan pemerintah dan asosiasi petani kecil di Papua Nugini, belajar tentang otomasi dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani kecil.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
‘Cegah’ UE Jegal Sawit, RI-Malaysia Cuma Punya Waktu 18 Bulan
(dpu/dpu)
