Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi. Program ini pun akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan libur sekolah anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong daya beli masyarakat selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025. Paket stimulus tersebut mulai berlaku pada Kamis (5/6/2025), mencakup diskon transportasi, hingga iuran JKK.
Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menyebut paket stimulus kali ini memang lebih terbatas dibandingkan stimulus yang pernah dirilis sebelumnya. Sebagai perbandingan diskon tarif listrik pada awal tahun diberikan pada golongan listrik 2.200 VA, namn sekarang hanya diberikan pada pelanggan 1.300 VA.
“Sebagai contoh, pada Januari dan Februari, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.200 VA. Sementara untuk stimulus bulan Juni ini, diskon 50% hanya diberikan kepada pelanggan dengan daya 1.300 VA,” jelas Rully kepada BeritaSatu di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Oleh karenanya, dia menyebut stimulus kali ini lebih terbatas. “Stimulus kali ini sepertinya pemerintah akan mengeluarkan secara limited (terbatas),” ujar Rully
Adapun tujuan stimulus ekonomi ini diluncurkan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja, menyusul potensi melambatnya konsumsi rumah tangga pada 2Q25. Secara umum, paket stimulus diharapkan berdampak positif terhadap konsumsi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Dari segi efektivitas, Rully juga memperkirakan dampak stimulus ini tidak sebesar yang terjadi pada awal tahun dan kemungkinan akan menurun pada bulan-bulan berikutnya, khususnya Agustus.
“Saya rasa pemerintah bisa melakukan evaluasi dari data-data stimulus ekonomi yang pernah dikeluarkan sebelumnya agar pengeluaran lebih efektif,” ujarnya.
Ditambah lagi, pemerintah memang membatalkan pemberian diskon tarif listrik pada pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembatalan ini dikarenakan rapat diskon listrik yang berjalan lebih lambat, sehingga tidak bisa diterapkan pada Juni-Juli ini.
Untuk mendorong daya beli masyarakat dalam jangka panjang, Rully mendukung upaya pemerintah meningkatkan belanja daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mengoptimalkan perbaikan data ekonomi nasional, termasuk data kemiskinan.
“Pemerintah dapat fokus pada sektor-sektor yang memberikan insentif ke sektor padat karya, seperti kredit usaha rakyat dan kredit investasi,” pungkasnya.