Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pagu anggaran pembangunan infrastruktur pemerintah 2025 ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebetulnya anggaran (2025) ini kan sudah diketok waktu masih periode kemarin kan. Jadi sebenarnya kita 2025 hanya tinggal kerjanya saja kan. Tapi karena arahan pak Presiden begitu, kemudian semua anggaran utama yang terkait infrastruktur sementara dibintang (ditahan) dulu,” kata Dody saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).
“Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, Bappenas, (Kementerian) Keuangan, Pendidikan, Agama, dan pokoknya kepentingan terkait lainnya agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kita untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait dan semua sudah sesuai dengan perencanaan jangka menengah, jangka panjang dari Bappenas,” terangnya lagi.
Meski begitu, ia mengatakan tidak semua anggaran infrastruktur 2025 ditahan Sri Mulyani. Sebab lebih dari 90% anggaran infrastruktur Kementerian PU tahun depan meliputi pembayaran kontrak multi-year atau proyek-proyek yang sudah berjalan selama beberapa tahun.
“Saya juga baru tahu, karena saya kan orang baru di sini, new kids on the block. Baru tahu bahwa 90% plus anggaran kita ini sudah committed sekian lama, setahun lah, dua tahun lah, tiga tahun lah. Jadi sekarang ini (2025) tinggal bayar, tinggal nyelesaiin (proyek yang sudah berjalan) gitu-gitu doang,” terangnya.
Untuk proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan inilah pemerintah akan tetap melakukan pembayaran. Sedangkan proyek-proyek infrastruktur yang rencananya mulai dikerjakan 2025 inilah yang kemudian masih ditahan Sri Mulyani untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan Kementerian terkait.
“Yang free, maksudnya free itu bisa dipakai (untuk proyek infrastruktur baru) yang lain itu paling berapa sih? 4%-an lah. 4% dari the whole total (seluruh anggaran) yang sudah diberikan negara kepada kita untuk tahun 2025,” ucapnya.
“Kalaupun kita akan melakukan sesuatu yang baru untuk mendukung program Pak Presiden misalnya, ya kita kan mesti bicara ke Pak Presiden ‘anggaran kita yang free cuma sekian nih. Apakah yang ini (proyek infrastruktur 2025 sesuai rencana) dulu kita kerjakan nih, menghasilkan apa baru review lagi, atau kami boleh mengajukan (proyek) yang baru?’ Itu nanti kita diskusikan,” terang Dody lagi.
Karena hal ini juga Dody mengatakan pihaknya masih belum membuka lelang proyek infrastruktur baru untuk 2025. Ia sendiri belum bisa memastikan apakah akhir tahun ini pihaknya bisa melakukan lelang proyek infrastruktur untuk tahun depan karena masih menunggu arahan Prabowo.
“Lelang-lelang baru sementara belum ada. Lelang awal (proyek 2025) kan Pak Presiden mungkin datang di akhir-akhir November ya (menunggu arahan berikutnya). InsyaAllah kita tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time.
(fdl/fdl)
