Blitar (beritajatim.com) – Hubungan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dengan sejumlah fraksi di DPRD Kota Blitar kini tengah berada di titik panas. Tiga fraksi besar—PDIP, PPP, dan Golkar—secara kompak menyatakan sikap tegas dengan menunda pelaksanaan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar tahun anggaran 2024.
Keputusan ini didasarkan atas buntunya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif di pemerintahan Kota Blitar.
“Jadi beberapa hari yang lalu DPRD melaksanakan badan musyawarah untuk membahas kegiatan-kegiatan agenda rapat di DPRD, kebetulan kemarin itu membahas agenda LKPJ tahun anggaran 2024 namun beberapa fraksi menolak dan akhirnya deadlock untuk menunda LKPJ tahun anggaran 2024,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, M Hardita Magdi, Selasa (27/5/2025).
Situasi ini mencuat setelah DPRD Kota Blitar menyuarakan keberatannya atas langkah eksekutif, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah tenaga honorer di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Polemik tersebut menjadi pemicu ketegangan yang belum mereda hingga saat ini.
“DPRD melihat ini kurang ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif jadi untuk paripurna LKPJ tahun 2024. Sementara dipending dulu sampai nanti ada komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Sampai nanti terjalin komunikasi yang baik,” tegas Hardita.
Meski OPD terkait telah memberikan klarifikasi di hadapan DPRD Kota Blitar mengenai persoalan PHK, namun rupanya upaya tersebut belum cukup mengakhiri ketegangan. DPRD tetap berharap adanya perbaikan komunikasi serta kesepahaman bersama demi kepentingan masyarakat Kota Blitar.
“DPRD sendiri berharap teman-teman outsourcing ini bisa dipertahankan, di sisi lain memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu disepakati bersama dengan DPRD. Saya berharap dari teman-teman eksekutif, baik wali kota maupun mitra kerja di OPD, ini bisa terjalin komunikasi atau sinergi yang bagus karena di politik. Tidak ada salahnya kita itu komunikasi terus, menjalin komunikasi untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kota Blitar,” tambah Hardita.
Sementara itu, pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Widodo Saptono Johanes, belum memberikan pernyataan tegas mengenai kekhawatiran mundurnya pembahasan LKPJ. Ia hanya menyampaikan bahwa situasi masih menunggu perkembangan dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) berikutnya. [owi/suf]