Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN 2025. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Pengusaha sekaligus ketua umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Kristen Indonesia (IKAFEB-UKI) Haryara Tambunan mengatakan melalui pemangkasan anggaran ini pemerintah bisa menghemat biaya hingga Rp 261 triliun.
Menurutnya anggaran ini kemudian bisa digunakan kembali untuk membangun ekonomi kerakyatan. Semisal melalui program diskon tarif listrik maupun insentif lainnya.
“Rp 261 triliun ini adalah jumlah yang fantastis untuk digunakan membangun ekonomi kerakyatan” ujarnya melalui keterangan tertulis, senin (03/02/2025).
“Saya rasa tujuan dari pemangkasan ini kan sudah jelas, di mana Pak Prabowo melakukan ini guna melakukan efisiensi anggaran dan bisa digunakan untuk program-program lainnya yang lebih menyentuh ke arah masyarakat langsung seperti diskon tarif listrik dan sebagainya,” sambungnya.
Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP HIPAKAD ini berharap pemangkasan anggaran tersebut jangan sampai dijadikan alasan K/L untuk menurunkan kinerja mereka ke depannya. Terutama dalam hal pelayanan kepada publik khususnya bagi kaum pengusaha.
“Janganlah ini nanti dijadikan alasan bahwa kinerja mereka terhadap pelayanan administrasi publik ikut menurun khususnya bagi kami para pengusaha baik yang lama ataupun yang baru, karena dipangkas anggarannya” tambahnya.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintahan Prabowo Subianto melalui menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan telah mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan pemangkasan dikarenakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja, baik pusat maupun daerah.
“Itu fokus perbaiki kualitas spending, kita bilang better spending quality spending dilakukan karena APBN disampaikan akan terus jadi instrumen penting maka kualitas belanja KL dan daerah itu perlu diperbaiki,” ungkapnya dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (30/1/2025).
(hns/hns)
