Jakarta –
Dua pemimpin Hamas membantah tuduhan Israel bahwa kelompok Palestina itu mengingkari unsur-unsur kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya. Media Israel mengatakan pengesahan perjanjian oleh pemerintah mungkin tertunda sebagian karena ketidaksepakatan dalam koalisi yang berkuasa.
Seperti dilansir AFP, Kamis (16/1/2024), dua anggota biro politik Hamas menolak pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel (PM) Benjamin Netanyahu yang mengatakan kelompok itu mengingkari unsur-unsur kesepakatan untuk “memeras konsesi pada menit-menit terakhir”.
“Tidak ada dasar bagi klaim Netanyahu tentang gerakan yang mengingkari ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata,” kata pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, kepada AFP.
Anggota biro politik lainnya, Izzat al-Rishq, mengatakan secara terpisah dalam sebuah pernyataan: “Hamas berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata, yang diumumkan oleh para mediator.”
Kantor Netanyahu sebelumnya mengatakan kabinet Israel tidak akan bersidang untuk memberikan suara pada kesepakatan itu sampai para mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua unsur kesepakatan.
Kesepakatan tersebut, yang dicapai setelah berbulan-bulan negosiasi berakhir gagal, dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat.
Pada tengah malam Rabu (15/1) waktu setempat, kantor Netanyahu mengatakan bahwa “rincian akhir” masih dinegosiasikan dan bahwa perdana menteri tidak akan berkomentar sampai kesepakatan penuh disetujui.
Mengutip sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut, penyiar publik Kan mengatakan bahwa Netanyahu ingin melindungi integritas pemerintahannya tetapi Smotrich menghadirkan “ancaman nyata”.
Pada Rabu (15/1), Smotrich menyebutnya sebagai “kesepakatan berbahaya” bagi keamanan Israel. Partai Smotrich, Zionisme Religius, pada Kamis (16/1) mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka mendukung menteri keuangan dan “sangat menentang kesepakatan tersebut”.
Perjanjian gencatan senjata diharapkan dapat menghentikan perang yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan, dengan para mediator mengatakan bahwa perjanjian ini melibatkan tiga tahap.
Pada tahap pertama, gencatan senjata akan dimulai pada Minggu (19/1) dan 33 sandera akan ditukar dengan 1.000 tahanan Palestina selama 42 hari, sementara bantuan untuk Jalur Gaza yang hancur akan meningkat.
(rfs/eva)
