Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, fokus pembangunan tahun depan tidak hanya pada sektor fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
“Tahun depan tema pembangunan adalah percepatan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif,” katanya, Selasa (11/11/2025).
Gus Yani memaparkan, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp3,361 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,596 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah ditaksir mencapai Rp1,764 triliun. Tidak ada pos pendapatan lain-lain yang sah pada tahun anggaran tersebut.
Bupati dua periode itu juga menyoroti adanya penurunan pendapatan transfer pada tahun 2026. Kondisi itu disikapi sebagai tantangan untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah bekerja kompak dalam mengamankan target pendapatan daerah.
Adapun belanja RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,504 triliun. Dari jumlah itu, Rp2,599 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Kemudian, belanja modal sebesar Rp214,556 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, jalan, dan irigasi.
Belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, sementara belanja transfer mencapai Rp680,689 miliar yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Dari sisi pembiayaan, total pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp143,154 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Tidak ada pengeluaran pembiayaan yang direncanakan pada tahun anggaran ini.
“Harapan kami dengan RAPBD ini dapat segera dibahas lebih detail dan disepakati bersama DPRD, sesuai batas waktu perundangan-undangan,” ungkap Gus Yani.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyambut positif arah kebijakan tersebut dan menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.
Dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, RAPBD 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi Gresik menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. [dny/ian]