Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menginstruksikan seluruh petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M untuk sepenuhnya melayani jemaah dan melepaskan ego sektoral dari instansi asal.
Dalam arahan tegasnya, Gus Irfan menekankan bahwa petugas dilarang bersikap sebagai pelayan pimpinan instansi atau organisasi masing-masing, melainkan wajib menjadi ujung tombak yang memastikan kenyamanan tamu Allah di tanah suci.
Pesan mendalam ini disampaikan Gus Irfan saat memberi arahan apel pagi dalam rangkaian Diklat PPIH di Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Ia menegaskan bahwa petugas harus mengesampingkan kepentingan finansial, fisik pribadi, bahkan keinginan menjalankan ritual haji sendiri jika bertabrakan dengan jadwal pelayanan jemaah yang telah ditetapkan.
“Saya ingatkan, Anda di sana untuk melayani jemaah, bukan menjadi pelayan pimpinan instansi asal baik itu TNI, Polri, kementerian, maupun ormas. Fokus pada jemaah adalah harga mati,” tegas Gus Irfan di hadapan peserta diklat.
Tahun ini, pemerintah melakukan terobosan signifikan dengan meningkatkan kuota petugas haji perempuan hingga lebih dari 30 persen atau sebanyak 531 orang. Penambahan ini menyasar sektor layanan umum dan pembimbing ibadah guna mengoptimalkan materi bimbingan teknis (bimtek) yang tahun ini memperkuat aspek pelayanan ramah lansia secara masif.
Guna memastikan kesiapan personel, Gus Irfan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap menu makanan peserta diklat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menjamin standar gizi petugas terpenuhi melalui menu yang terdiri dari daging, tempe, sayur, dan buah-buahan sebagai modal stamina menjalankan tugas berat di Arab Saudi.
“Saya datang tanpa pemberitahuan, sengaja agar bisa melihat kondisi riilnya. Standar gizi petugas harus terpenuhi agar mereka prima saat melayani jemaah nanti,” ujar Gus Irfan saat meninjau area konsumsi.
Terkait kebijakan ketat Pemerintah Arab Saudi, Menteri Haji menginstruksikan Pusat Kesehatan Haji untuk memperketat penerapan SOP kesehatan sejak di tanah air. Hal ini merupakan langkah antisipasi terhadap pemeriksaan kesehatan acak (random screening) oleh otoritas Saudi di Bandara Jeddah yang berisiko membuat jemaah dipulangkan paksa jika terdeteksi tidak memenuhi syarat.
“Saya khawatir jika diambil acak di sana dan tidak lolos, jemaah akan dipulangkan paksa. Lebih baik dipastikan sejak awal di sini melalui skrining yang ketat dan serius,” ungkapnya menanggapi prosedur kesehatan internasional.
Petugas PPIH 2026 diharapkan dapat membawa nama baik bangsa dengan profesionalisme tinggi, terutama dalam menangani jemaah dari berbagai daerah seperti Jawa Timur yang memiliki basis jemaah besar. Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini disebut Gus Irfan berada sepenuhnya di tangan petugas yang memiliki dedikasi tanpa sekat birokrasi instansi asal. [ian/but]