Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya berhasil menempatkan enam legislator di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2024 – 2029. Namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember masih akan menguji kelayakan dan kepatutan enam caleg terpilih itu untuk menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD).
“Kami melakukan terobosan. Mudah-mudahan posisi pimpinan Dewan bisa kami dapat di bulan Ramadan berkah ini. Kami sudah mendiskusikan formulasi untuk menentukan unsur pimpinan, salah satunya dengan fit and proper test di internal,” kata Ketua DPD Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, Minggu (24/3/2024).
Rambu-rambu uji kelayakan itu adalah prestasi, dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan perolehan suara. “Karena itu akan baik, penentuan unsur pimpinan AKD berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Bukan berdasarkan suka tidak suka antara pimpinan partai dengan anggota Dewan,” kata Karimullah.
DPD Partai Golkar Jember juga akan memberikan pembekalan kepada fraksi yang akan bertugas di Dewan. “Lapisan grass root memberi kepercayaan kepada Partai Golkar. Ini amanah dan amanah itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Naiknya suara dan kursi harus linier dengan peningkatan keejahteraan kemakmuran masyarakat Kabupaten Jember,” kata Karimullah.
Enam caleg terpilih DPRD Jember dari Golkar ini akan dilantik pada 21 Agustus 2024. Mereka adalah M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).
Pekerjaan rumah terdekat adalah membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari enam caleg terpilih itu, Holil Asy’ari sudah menjadi anggota DPRD Jember sejak 2009. Karimullah berharap Holil bisa mengambil peran penting untuk menularkan pengalaman dan motivasi kepada lima anggota Fraksi Partai Golkar lainnya dalam pembahasan APBD.
“Pesan-pesan aspirasi yang masuk ke partai dan aspirasi yang diterima anggota DPRD Jember, kita coba padukan. Jadi APBD betul-betul sebuah agenda yang harus disikapi secara cermat, perpaduan dari partai dan anggota fraksi.” kata Karimullah.
Keterpaduan antara partai dan fraksi ini, menurut Karimullah, akan menurunkan kecemburuan dan menutup kekurangan informasi yang dimiliki anggota. “Jadi dalam pembahasan APBD, ada pesan-pesan dari partai yang harus disampaikan dan diperjuangkan fraksi. Tentu menyangkut kepentingan kesejahteraan rakyat,” kata Karimullah. [wir]
