TRIBUNNEWS.COM – Gebrakan terbaru Israel bakal membuat warga Gaza yang dilanda perang semakin terpuruk.
Israel baru-baru ini berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kepada warga Gaza.
Pengurangan aliran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza ini bakal mulai diberlakukan ketika Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).
Hingga hari ini, Israel masih terus mendistribusikan bantuan sesuai keinginan Presiden Joe Biden.
Namun, pihak Israel mengatakan kebijakan itu dapat berubah setelah Donald Trump dilantik.
“Sangat diragukan apakah jumlah bantuan yang dibawa ke Gaza hari ini akan sama dengan jumlah yang akan masuk di bawah pemerintahan Trump,” kata sumber politik Israel, dikutip dari The Jerusalem Post.
Sumber tersebut mengatakan, jika keputusan pengurangan pasokan bantuan itu diambil, maka nantinya Israel akan melakukan koordinasi dengan pemerintah baru.
Akan tetapi dengan pemahaman, jika situasi di Gaza tidak berubah, Hamas akan tetap berkuasa.
Israel sebelumnya mempertimbangkan untuk menggunakan IDF atau perusahaan swasta untuk mengambil alih pembagian makanan kepada warga Palestina guna mengambil alih kendali pasokan makanan Gaza dari Hamas.
Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza sejak dimulainya perang.
COGAT adalah unit Kementerian Pertahanan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan sipil pemerintah di Tepi Barat dan Gaza.
Bantuan ini dibawa ke Gaza dengan 63.416 truk dan 10.272 palet, menurut COGAT.
Pembicaraan Gencatan Senjata Kembali Digelar
Delegasi Israel tiba di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Jumat (3/1/2025), untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.
Hamas juga mengatakan negosiasi tidak langsung akan dilanjutkan di Doha, Qatar, pada hari Jumat, menekankan “keseriusannya” untuk mencapai kesepakatan.
Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.
Menurut Hamas, putaran pembicaraan ini akan difokuskan pada kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata penuh, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pemulangan para pengungsi ke rumah mereka.
Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas terus berlanjut meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan karena pemerintahan Biden mendorong agar kesepakatan dicapai.
Sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN pada bulan Desember, kesepakatan itu secara umum sama dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.
Usulan tiga tahap yang diajukan Biden pada akhir bulan Mei 2024 menggabungkan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza dengan “gencatan senjata penuh dan menyeluruh.”
Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan meliputi “penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza” dan “pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang tua, dan yang terluka sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina,” kata presiden AS.
“Yang berubah adalah pasukan Israel kemungkinan akan tinggal di Gaza untuk sementara waktu, ketika fase pertama kesepakatan dimulai,” kata sumber diplomatik tersebut, dikutip dari CNN.
Nantinya, para pasukan Israel akan tinggal di jalur tanah di perbatasan Gaza-Mesir, yang disebut koridor Philadelphia, dan di area yang membelah jalur tersebut, yang dikenal sebagai koridor Netzarim.
Tuntutan Israel agar pasukannya tetap berada di sepanjang koridor Philadelphia – dan desakan Hamas agar mereka mundur – merupakan alasan utama gagalnya perundingan pada bulan Agustus 2024.
Beberapa bulan kemudian, pada bulan November 2024, Qatar mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan perannya sebagai mediator gencatan senjata karena kurangnya kemauan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
Kedua pihak saling menyalahkan atas macetnya perundingan ketika Hamas mengatakan Israel telah menetapkan “masalah dan persyaratan baru” pada ketentuan kesepakatan dan Netanyahu menuduh Hamas “mengingkari kesepahaman”.
Namun, sumber-sumber di dalam Hamas dan Israel telah menyuarakan optimisme yang hati-hati pada bulan Desember tentang prospek tercapainya kesepakatan.
Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mewakili keluarga sandera, memuji berita tentang dimulainya kembali perundingan, tetapi juga mendesak agar segera dilakukan.
“Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini! Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan,” kata forum tersebut pada hari Kamis.
(Tribunnews.com/Whiesa)
