Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana mengingatkan di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni simbolik, melainkan refleksi serius atas kondisi ketenagakerjaan yang belum berpihak pada rakyat.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Renny menyebut pentingnya sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menurutnya harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mengakses lapangan kerja.
“Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).
Politisi dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri yang akrab disapa Bunda Renny ini menyebut bahwa hak atas pekerjaan adalah hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Dia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam akses kerja dapat melahirkan ketimpangan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap negara.
“Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.
Renny juga mengkritisi belum adanya peta jalan ketenagakerjaan yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti buruh lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga lulusan muda yang kesulitan masuk pasar kerja. Dia menyebut bahwa kondisi ini memperkuat ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial.
“Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” imbuh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.
Lebih lanjut, Renny mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam rutinitas peringatan, tetapi menjadikan 1 Juni sebagai momentum membangun ekosistem kerja yang inklusif dan adil. Menurutnya, keadilan sosial hanya akan tercapai jika semua pihak menjadikan akses terhadap pekerjaan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Di Hari Lahir Pancasila ini, mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.[asg/ted]