Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mewaspadai potensi pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya pengangguran pada 2026. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan sektor riil yang belum bergerak optimal di tengah rencana kenaikan UMK.
“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Hari Yulianto, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Hari, situasi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak luas. Salah satu langkah yang dianggap strategis adalah memperkuat sektor UMKM sebagai penyangga ekonomi daerah.
“Bukan hanya pemerintah yang membuka kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” katanya.
Hari menilai penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada pemerintah. Masyarakat perlu didorong agar mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.
“Dari start-up, sampai UMKM klasik. Gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” ucapnya.
Foto: Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto
Di internal PDI Perjuangan Jawa Timur, kata dia, sudah ada upaya konkret mendorong ekonomi kerakyatan. Penguatan dilakukan melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif serta koperasi partai.
“Itu nanti akan kita arahkan ke sana. Untuk membuka peluang kerja,” jelasnya.
Dia menyebut peran generasi muda juga krusial dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Pemanfaatan ruang digital disebut harus dioptimalkan.
“Konsepnya seperti Shopee atau Tokopedia. Tapi sementara untuk kader,” ungkapnya.
Dia berharap langkah tersebut bisa menjadi pintu masuk keterlibatan Gen Z dalam UMKM berbasis digital. Upaya ini dianggap mendesak karena PHK masih terjadi sepanjang 2025.
“Ini salah satu saran awal agar anak muda terlibat langsung. 2026 harus disiapkan dari sekarang,” tegasnya.
Di Jawa Timur, tercatat lebih dari 4.000 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025.
“Meski Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, jumlah absolutnya tetap besar,” pungkas Hari.[asg/ted]