Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mendesak Bulog Divre Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim segera turun tangan mengendalikan lonjakan harga beras. Menurut dia, kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah sudah memberatkan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” tegas Erma, Sabtu (20/9/2025).
Erma mengungkapkan, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bulog sekitar Rp55 ribu. Kondisi ini, menurut dia, sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan rumah tangga.
“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional mencapai Rp14.530/kg. Sementara untuk kualitas premium berada di angka Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu distribusi yang belum merata, pasokan yang terganggu akibat musim tanam, cuaca ekstrem, dan hambatan logistik ke daerah terpencil. Erma menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah intervensi agar situasi ini tidak semakin membebani masyarakat.
Selain itu, Erma juga menyoroti penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilai belum berjalan optimal. Meski stok tersedia, banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan beras tersebut, khususnya di pasar tradisional dan daerah dengan kenaikan harga tertinggi.
“Problem keberadaan beras SPHP ini harus segera dibenahi. Jangan sampai hanya jadi data di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan kesulitan mendapatkannya,” tegas Erma.
Total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, namun realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Di wilayah Malang misalnya, Bulog mencatat stok mencapai 68.000 ton, dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga masih ada surplus sekitar 45.000 ton yang belum tersalurkan.
Menurut Erma, fakta tersebut menunjukkan lemahnya distribusi SPHP di lapangan. Dia meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran melalui operasi pasar dan memperluas akses ke wilayah terdampak.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas legislator asal Dapil Blitar-Tulungagung itu. [asg/ian]