Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa Pokir merupakan hasil langsung dari serapan aspirasi masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Surabaya.
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” ujar Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, saat rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).
Fraksi Gerindra menyampaikan, banyak usulan masyarakat yang telah dicatat dalam reses, namun belum tampak hasil konkret di lapangan hingga menjelang akhir tahun. Menurut dia, Pokir merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan kota berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Pokir itu bukan daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” kata dia.
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai, pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan Pokir tidak terhambat oleh proses administrasi. Dia mengingatkan bahwa penundaan realisasi Pokir berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pembangunan.
“Kalau aspirasi masyarakat hanya berhenti di meja perencanaan, maka fungsi perwakilan rakyat menjadi tidak berarti. Kami ingin pemerintah kota menunjukkan keseriusannya,” tegas dia.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot untuk lebih transparan dalam menyampaikan progres pelaksanaan Pokir kepada DPRD dan publik. Menurut Cak Yebe, transparansi penting agar masyarakat tahu sejauh mana hasil usulan mereka benar-benar ditindaklanjuti.
“Fraksi Gerindra berharap ada sistem pelaporan yang terbuka dan terukur. Masyarakat berhak tahu kapan jalan yang mereka usulkan diperbaiki, atau kapan fasilitas umum yang mereka minta dibangun,” ujar dia.
Selain itu, Cak Yebe menyebut pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot untuk memastikan prioritas pembangunan tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa pokir seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan panduan dari kebutuhan warga di tingkat bawah.
“Pokir itu arah pembangunan yang lahir dari rakyat. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini bisa jadi tolok ukur sejauh mana pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pungkas dia.[asg/ted]