Bondowoso (beritajatim.com) — Juru bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketut Yudi Kartiko, menyoroti jawaban Pemerintah Daerah terkait Raperda APBD Perubahan 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan dan ruang perdebatan.
Menurut Ketut, arah kebijakan keuangan daerah masih belum jelas dan belum menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat.
“Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset yang dijawab pemerintah lewat kerja sama dengan UNEJ dan aplikasi pembayaran digital, ternyata belum menyentuh akar masalah,” kata Ketut Yudi.
Ia menyebut bahwa inventarisasi aset yang disebutkan masih sebatas jargon. “Tanpa roadmap jelas kapan aset-aset tidur itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” sentilnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah menyebut kenaikan BTT sebagai urusan teknis penganggaran, namun fraksi menilai hal itu menyangkut prioritas politik anggaran.
“Di tengah rakyat yang menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kemiskinan, justifikasi ‘teknis’ terasa sebagai pelepasan tanggung jawab moral,” kata Ketut.
Dengan catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS menerima Raperda APBD Perubahan 2025, namun menekankan perlunya anggaran benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar permainan teknokratis penuh justifikasi normatif.
“Kami mengingatkan Pemerintah Daerah, legitimasi politik bukan hanya soal angka di neraca, tetapi soal bagaimana anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil,” pungkas Ketut. (awi/ian)